Kejurnas Grasstrack Jadi Bukti Kesiapan Pasaman Barat Sambut Porprov Sumbar 2026

PASAMAN BARAT, EXSPOSEDID – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ade Putra, menyatakan dukungan penuh terhadap kesiapan Kabupaten Pasaman Barat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026. Menurutnya, keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, menjadi salah satu modal utama dalam menyukseskan ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut.

Dukungan itu disampaikan Ade Putra saat menghadiri Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Regional 1A Sumatera 2026 yang berlangsung di Sirkuit Peridon Siap Maju, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai suksesnya penyelenggaraan Kejurnas Grasstrack menjadi bukti nyata bahwa Pasaman Barat telah memiliki fasilitas olahraga otomotif yang representatif dan siap menggelar event berskala besar, termasuk cabang motocross pada Porprov Sumbar 2026.

“Keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju merupakan aset penting bagi Pasaman Barat. Sirkuit ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan atlet otomotif, tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat mereka,” ujar Ade Putra.

Menurutnya, manfaat sirkuit tidak hanya dirasakan dalam aspek olahraga, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Dengan tersedianya lintasan resmi, para pecinta otomotif memiliki ruang yang aman untuk berkompetisi sehingga dapat mengurangi aksi balap liar yang selama ini kerap melibatkan kalangan remaja.

Ade Putra bahkan menyebut Sirkuit Peridon Siap Maju sebagai salah satu sirkuit terbaik yang dimiliki Sumatera Barat. Karena itu, ia menilai fasilitas tersebut sangat layak dijadikan venue cabang olahraga motocross pada Porprov Sumbar 2026.

“Kami mendukung penuh pembangunan olahraga di Pasaman Barat. Kehadiran sirkuit ini menjadi aset berharga bagi daerah dan sangat layak digunakan sebagai venue Porprov Sumbar 2026,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, memastikan pemerintah daerah siap mendukung seluruh persiapan penyelenggaraan Porprov Sumbar 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

“Insyaallah pada Oktober 2026 Kabupaten Pasaman Barat menjadi tuan rumah Porprov Sumbar. Salah satu cabang yang akan dipertandingkan adalah motocross dan arung jeram di Sirkuit Peridon Siap Maju ini. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaannya berjalan sukses,” kata Doddy.

Ia menjelaskan, selain mempersiapkan sarana dan prasarana pertandingan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan pembinaan atlet agar mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Pasaman Barat di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Menurut Doddy, penyelenggaraan Kejurnas Grasstrack juga memiliki manfaat yang lebih luas. Selain menjadi ajang kompetisi dan pembinaan atlet, kegiatan ini menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda melalui aktivitas olahraga yang positif, sekaligus membantu mencegah balap liar, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Dengan dukungan dari DPRD Sumatera Barat, pemerintah daerah, komunitas otomotif, serta masyarakat, Pasaman Barat optimistis mampu menjadi tuan rumah Porprov Sumbar 2026 yang sukses, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. (hen/ril)

Lemkari Sumbar Gelar Rakor 19 Juli, Nanda Satria Fokus Konsolidasi Organisasi

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat yang juga Ketua Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, memimpin rapat pengurus harian untuk mematangkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lemkari Sumbar yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 Juli 2026.

Rakor tersebut menjadi agenda strategis organisasi pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Pengurus Besar (PB) Lemkari sekaligus menjadi forum penyusunan program kerja Lemkari Sumbar sepanjang tahun 2026.

Usai memimpin rapat di ruang kerjanya, Jumat (10/7/2026), Nanda Satria menegaskan Rakor perlu segera digelar guna menyatukan langkah seluruh jajaran pengurus dalam menjalankan berbagai program pembinaan karate di Sumatera Barat.

“Rapat ini berfokus pada pembahasan persiapan pasca KLB PB Lemkari dan menyusun agenda kegiatan Lemkari di Sumbar sepanjang tahun 2026. Alhamdulillah, kegiatan Rakor yang mendesak mesti dilaksanakan,” ujar Nanda.

Rapat pengurus harian tersebut dihadiri Firdaus Ilyas, Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Lemkari Sumbar Agus Mardi, Sekretaris Umum Daryulisman, Wakil Ketua I Syofirman, Wakil Ketua IV Repelita, Bendahara Galang Taufik, Bidang Disiplin dan Etika Yatimen, serta Ketua MSH Lemkari Kota Padang Yunaldi.

Sebagai karateka DAN IV Lemkari, Nanda menjelaskan Rakor akan menjadi forum untuk menyepakati berbagai agenda strategis organisasi, di antaranya pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT), penyelenggaraan kejuaraan karate, serta program-program pembinaan atlet di Sumatera Barat.

Menurutnya, hasil kesepakatan dalam Rakor nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Lemkari di daerah dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus memperkuat organisasi.

“Melalui Rakor ini, beberapa agenda kegiatan seperti ujian kenaikan tingkat, penyelenggaraan kejuaraan, dan program pembinaan lainnya dapat disepakati bersama,” katanya.

Nanda berharap Rakor Lemkari Sumbar menjadi momentum konsolidasi organisasi pasca KLB PB Lemkari, sekaligus mempererat sinergi seluruh pengurus dalam meningkatkan prestasi karate dan memperkuat pembinaan atlet di Sumatera Barat sepanjang tahun 2026. (hen/ril)

Evi Yandri Lepas Wasit INKADO Sumbar Ikuti Sertifikasi AKF di Bangladesh, Dukung Penuh Menuju Standar Internasional

Komisi IV DPRD Sumbar Libatkan Lintas Sektor Matangkan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PADANG, EXSPOSEDID – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan terhadap Naskah Akademik (NA) dan draf Ranperda.

FGD yang berlangsung di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026), dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, tim perumus, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, akademisi, insan media, serta organisasi masyarakat sipil.

Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk menyerap berbagai pandangan, kritik, dan rekomendasi dari lintas sektor. Seluruh masukan akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik maupun draf Ranperda agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Komisi IV DPRD Sumbar menilai perlindungan lingkungan hidup memerlukan regulasi yang kuat, adaptif, dan disusun secara partisipatif. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mudah diterapkan di lapangan.

“Ranperda ini kami susun secara partisipatif agar mampu menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat, sekaligus menjadi landasan hukum yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Masukan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi ini,” ujar perwakilan Komisi IV DPRD Sumbar dalam forum tersebut.

Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu memperkuat upaya pelestarian sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Selain memperkuat aspek hukum, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Melalui pembahasan yang komprehensif dan partisipatif, Komisi IV DPRD Sumbar menegaskan komitmennya menghadirkan Peraturan Daerah yang tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. (hen/ril)

DPRD Sumbar Mulai Pembahasan KUA-PPAS 2027, Perkuat Sinkronisasi dengan Pusat untuk Dorong Pembangunan dan Percepat Pemulihan Pascabencana

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi memulai pembahasan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin (6/7/2026), di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Hadir pula Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat.

Paripurna tersebut menjadi langkah awal penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang. Dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program, sasaran pembangunan, hingga alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Menurut Muhidi, sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat merupakan langkah strategis agar berbagai program prioritas Sumatera Barat memperoleh dukungan maksimal dari pemerintah pusat. Hal tersebut dinilai semakin penting mengingat kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Sumatera Barat adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun. Dengan besaran kebutuhan tersebut, kemampuan APBD provinsi maupun kabupaten/kota dinilai belum memadai untuk membiayai seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara mandiri.

“Karena itu, penyelarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan prioritas nasional menjadi langkah strategis agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan,” tegas Muhidi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mahyeldi menuturkan, dokumen KUA-PPAS 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Dokumen tersebut juga selaras dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.

Menurutnya, seluruh arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam KUA-PPAS telah mengakomodasi kebijakan nasional melalui program Asta Cita, sekaligus menjadi implementasi visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

“Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kami sampaikan hari ini merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, sekaligus mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi kepala daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli untuk selanjutnya dibahas bersama hingga mencapai kesepakatan paling lambat pada minggu kedua Agustus.

Selanjutnya, hasil pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027. Melalui proses tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pemulihan pascabencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, hingga percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.