Bantu Petani Olah Lahan Lebih Efisien, Muzli M. Nur Salurkan Alsintan di Pasaman

PASAMAN, EXSPOSEDID – Dukungan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, terus didorong melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Muzli M. Nur, menyalurkan bantuan alat pengolah tanah sejenis bajak kepada sejumlah kelompok tani melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir), Selasa (13/10/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, didampingi jajaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, serta Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan, menghemat tenaga dan waktu kerja, serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha tani.

Ketersediaan alat pertanian yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Dengan dukungan alsintan, petani diharapkan dapat mengelola lahan secara lebih efektif sehingga kegiatan budidaya dapat berjalan optimal.

Muzli M. Nur, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), telah menjalani enam periode pengabdian sebagai wakil rakyat. Saat ini, ia bertugas di Komisi IV DPRD Sumbar dan menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Penyaluran bantuan melalui Pokir tersebut menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok tani yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian.

Perjuangkan Alsintan hingga Infrastruktur Jalan

Selain memperjuangkan dukungan sarana pertanian, aspirasi masyarakat Pasaman juga mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dari sentra produksi menuju pasar.

Bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, ketersediaan alsintan dan akses jalan yang baik merupakan dua kebutuhan yang saling berkaitan. Pengolahan lahan yang lebih efisien perlu diimbangi dengan akses transportasi yang mendukung agar hasil panen dapat didistribusikan dengan lebih mudah.

Karena itu, sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi teknis diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Tidak kalah penting, bantuan yang telah disalurkan perlu dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Penggunaan secara bersama, pemeliharaan berkala, serta pemanfaatan sesuai peruntukan menjadi faktor penting agar alsintan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Harapan untuk Kesejahteraan Petani

Bantuan alat pengolah tanah ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani di Kabupaten Pasaman, terutama dalam mendukung persiapan lahan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan pertanian.

Dampak program tersebut nantinya dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan alat oleh kelompok penerima, percepatan proses pengolahan lahan, serta kontribusinya terhadap kegiatan usaha tani.

Dukungan terhadap sektor pertanian juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur, akses pasar, dan pendampingan kepada petani. Dengan demikian, program bantuan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha pertanian masyarakat.

Melalui kolaborasi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan kelompok tani, penguatan sektor pertanian Pasaman diharapkan terus berkembang. Ketersediaan sarana produksi yang memadai serta infrastruktur yang mendukung diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan mendorong kesejahteraan petani beserta keluarganya. (hen/ril)

324 Pecinta Alam Taklukkan Jalur 40 Kilometer, Evi Yandri Dukung LLA-TJPHK V 202

PADANG, EXSPOSEDID – Sebanyak 324 pecinta alam dari berbagai daerah mengikuti Lomba Lintas Alam Telusur Jejak Perjuangan Harimau Kuranji (LLA-TJPHK) V Tahun 2026. Kegiatan yang menempuh jalur sekitar 40 kilometer ini tidak hanya menguji ketahanan fisik peserta, tetapi juga menjadi sarana menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasco Ruseimy, di SMAN 11 Padang, kawasan Bungus Teluk Kabung, Jumat malam (9/10/2026).

Dalam sambutannya, Vasco mengingatkan peserta agar menjadikan kegiatan lintas alam sebagai momentum membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan.

Menurutnya, kecintaan terhadap alam harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menjaga kebersihan, menaati aturan selama berada di kawasan alam, serta menumbuhkan semangat saling membantu antarpeserta.

“Sebagai pecinta alam, saya berpesan agar kita saling tolong-menolong, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan etika saat berada di alam. Alam juga memiliki aturan yang harus kita perhatikan dan indahkan,” pesannya.

Vasco juga berharap para peserta dapat memahami nilai sejarah yang terkandung dalam kegiatan tersebut, khususnya perjuangan Batalyon Harimau Kuranji dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Diikuti 81 Tim dari Berbagai Daerah

LLA-TJPHK V 2026 diikuti 324 peserta yang tergabung dalam 81 tim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 tim berasal dari kategori pelajar, sedangkan 35 tim lainnya mengikuti kategori umum.

Para peserta berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, serta sejumlah daerah di luar provinsi, termasuk Pekanbaru, Riau, dan Kerinci, Jambi.

Ketua KPA Bias, Khalid Saifullah Rajo Basa, mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi komunitas pecinta alam untuk memperluas jaringan persahabatan, meningkatkan pengalaman, serta membangun semangat kebersamaan melalui tantangan di alam terbuka.

Dalam pelaksanaannya, peserta harus melewati beragam medan, mulai dari perbukitan, kawasan hutan, jalur sungai, hingga jalan raya. Total lintasan yang harus ditempuh mencapai kurang lebih 40 kilometer.

Panitia juga menyediakan hadiah dengan total nilai Rp106 juta yang bersumber dari pokok-pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Untuk kategori terbaik, panitia menyiapkan hadiah sebesar Rp10 juta bagi juara pertama, Rp7,5 juta untuk juara kedua, dan Rp6 juta bagi juara ketiga. Selain itu, tersedia 45 item doorprize dengan total nilai Rp10 juta.

Evi Yandri Tekankan Nilai Sejarah dan Pendidikan Karakter

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa LLA-TJPHK bukan sekadar perlombaan untuk menguji kemampuan fisik maupun memacu adrenalin.

Lebih dari itu, kegiatan ini memiliki misi pendidikan, terutama dalam memperkenalkan sejarah perjuangan Batalyon Harimau Kuranji kepada generasi muda.

“Batalyon Harimau Kuranji merupakan laskar perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Padang,” kata Evi Yandri.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong aktivitas positif bagi generasi muda melalui olahraga, kecintaan terhadap alam, dan pembelajaran sejarah.

Evi Yandri juga mengapresiasi keterlibatan peserta dari luar Sumatera Barat. Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat dua tim dari Pekanbaru, Riau, dan satu tim dari Kerinci, Jambi.

Selain itu, minat dari 10 tim asal Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan serupa pada tahun berikutnya menjadi peluang untuk memperluas jangkauan peserta.

Dengan semakin luasnya keterlibatan komunitas pecinta alam, kegiatan ini diharapkan berkembang menjadi agenda yang mempertemukan generasi muda dari berbagai daerah dalam semangat petualangan, persahabatan, dan pelestarian sejarah.

Menyusuri Dua Etape Perjuangan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, Tasliatul Fuadi, menjelaskan bahwa LLA-TJPHK dirancang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, membentuk kedisiplinan, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan wawasan kebangsaan.

Rute lomba dibagi menjadi dua etape. Etape pertama dimulai dari SMAN 11 Padang di Bungus Teluk Kabung, kemudian memasuki kawasan hutan Baringin, Lubuk Kilangan, dan berakhir di Gua Kelelawar, Padayo.

Selanjutnya, peserta melanjutkan etape kedua dari Gua Kelelawar Padayo, melewati kawasan hutan Gaduik sepanjang sekitar tiga kilometer, kemudian menuju Pauh V hingga mencapai garis finis di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Menurut Fuadi, lokasi pembukaan dan titik awal kegiatan semula direncanakan berada di kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Namun, akibat bencana longsor di kawasan tersebut, lokasi kegiatan dipindahkan ke Bungus Teluk Kabung.

Pada pelaksanaan tahun ini, penilaian lomba berfokus pada kecepatan waktu, sedangkan unsur ketepatan waktu ditiadakan.

Untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai sejarah perjuangan lokal, panitia juga menyelenggarakan pembekalan melalui diskusi sejarah bersama dosen sejarah Universitas Andalas, Hari Efendi Iskandar, serta technical meeting sebelum perlombaan dimulai.

Perpaduan Petualangan, Lingkungan, dan Sejarah

LLA-TJPHK V 2026 diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar kompetisi. Melalui perjalanan panjang melewati hutan, perbukitan, dan sungai, peserta diajak membangun ketahanan diri, solidaritas, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah perjuangan bangsa perlu terus diperkenalkan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Dukungan Evi Yandri Rajo Budiman bersama berbagai pihak diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut sebagai ruang pembelajaran, pengembangan karakter, dan penguatan wawasan kebangsaan.

Dari Bungus hingga Kuranji, perjalanan sekitar 40 kilometer itu membawa pesan bahwa kecintaan terhadap alam dan penghargaan terhadap sejarah merupakan dua hal penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, peduli, dan berkarakter. (hen/ril)

Adat Kuat, Keluarga Hebat! Evi Yandri Dorong Peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang

Demi Pendidikan yang Layak, Evi Yandri Tampung Keluhan Guru SLB Negeri 1 Padang

PADANG, EXSPOSEDID – Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di SLB Negeri 1 Padang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung meninjau sekolah tersebut guna memastikan berbagai keluhan yang disampaikan para guru.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan fasilitas belajar layak, aman, dan nyaman.

Evi Yandri mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir dirinya menerima sejumlah aspirasi dari tenaga pendidik mengenai kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih memprihatinkan.

Salah satu persoalan yang disampaikan adalah minimnya sarana pendukung pembelajaran. Bahkan, menurut aspirasi yang diterimanya, kebutuhan fasilitas di sekolah tersebut disebut belum pernah tersentuh bantuan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Evi Yandri memilih melihat langsung kondisi sekolah agar dapat memahami kebutuhan yang dihadapi para guru dan peserta didik.

“Saya datang untuk memastikan secara langsung kondisi yang disampaikan para guru. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Evi Yandri.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar, terlebih bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendekatan dan dukungan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tidak hanya membantu peserta didik mengikuti pembelajaran secara optimal, tetapi juga mendukung para guru dalam menjalankan tugas mendidik dan mendampingi siswa.

Karena itu, aspirasi yang disampaikan para guru SLB Negeri 1 Padang menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana diharapkan dapat membuka kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Evi Yandri menyatakan akan memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan tersebut agar dapat diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Peninjauan ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan persoalan yang dihadapi sekolah dapat diketahui secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan.

Ke depan, tindak lanjut terhadap aspirasi para guru diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di SLB Negeri 1 Padang.

Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, anak-anak berkebutuhan khusus diharapkan dapat belajar dengan lebih nyaman, mengembangkan potensi diri, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik. (hen/ril)

Muhidi Hadiri Rakor Bersama KPK, Sumbar Perkuat Komitmen Cegah Korupsi

PADANG, EXSPOSEDID – Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, para kepala daerah se-Sumatera Barat, serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kehadiran Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penggunaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi dan penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan agar komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, tetapi harus diwujudkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi tersebut, di antaranya kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, keterbukaan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan, serta kedisiplinan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penguatan pada aspek-aspek tersebut dinilai penting untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Rakor ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat.

Selain itu, hadir para bupati dan wali kota, wakil kepala daerah, Ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat eselon II dari seluruh wilayah Sumatera Barat.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama, pengawasan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat semakin transparan dan bertanggung jawab. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, KPK, Kemendagri, dan BPKP juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan komitmen yang diterapkan secara nyata, tata kelola pemerintahan yang bersih diharapkan tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan yang berintegritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempercepat kesejahteraan warga Sumatera Barat. (hen/ril)

Bimtek Guru PPPK Sumbar, Muhidi Tekankan Ilmu, Disiplin, dan Keteladanan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan keteladanan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Muhidi saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Muhidi menegaskan, tugas seorang guru tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran di ruang kelas. Lebih dari itu, guru juga bertanggung jawab membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, serta membangun pola pikir peserta didik agar mampu berkembang menjadi generasi yang berkualitas.

“Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang memberikan manfaat,” ujarnya.

Ia menilai, perkembangan teknologi dan perubahan global yang berlangsung semakin cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Guru harus mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dalam kehidupan.

Menurut Muhidi, generasi muda tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Mereka juga harus dibekali keimanan yang kuat, akhlak mulia, wawasan luas, serta kemampuan berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Karena itu, ia meminta para guru PPPK menjadikan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting dari profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain menguasai materi pembelajaran, guru juga harus mampu menjadi teladan melalui sikap, kedisiplinan, dan perilaku sehari-hari.

“Pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Guru harus mampu memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal anak-anak menghadapi masa depan,” tegasnya.

Muhidi juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, peserta didik, dan lingkungan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat diwujudkan oleh guru seorang diri, melainkan membutuhkan dukungan dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak.

Ia berharap, kolaborasi tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar, kepercayaan diri, serta keberanian untuk mengembangkan potensi diri.

Lebih lanjut, Muhidi mengingatkan bahwa Indonesia akan memasuki satu abad kemerdekaan pada 2045. Momentum tersebut harus dipersiapkan sejak dini, terutama dalam meningkatkan kualitas manusia agar bonus demografi dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional.

Ia menilai, potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia perlu diimbangi dengan SDM yang berkualitas, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan memadai. Dengan demikian, kekayaan daerah maupun negara dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Ini menjadi tugas penting dunia pendidikan,” katanya.

Melalui peningkatan kompetensi dan penguatan karakter guru, Muhidi berharap kualitas pendidikan di Sumatera Barat semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan.

Ia menegaskan, guru memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kualitas generasi mendatang. Oleh sebab itu, tugas mendidik harus dijalankan dengan ilmu pengetahuan, keteladanan, dan keikhlasan.

“Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, tugas seorang pendidik adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan dan keikhlasan,” pungkasnya. (hen/ril)

Perkuat PAD Sumbar, Muhidi Minta Layanan Samsat dan Edukasi Pajak Ditingkatkan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong peningkatan kemudahan pelayanan dan edukasi perpajakan guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pelayanan yang mudah dijangkau serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, optimalisasi penerimaan pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan kewajiban masyarakat, tetapi juga mengedepankan pelayanan yang responsif dan edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari PAD yang dapat mendukung berbagai program pembangunan sesuai kewenangan dan prioritas pemerintah daerah.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” katanya.

Layanan Mudah Jadi Kunci Tingkatkan Kepatuhan

Muhidi menilai, peningkatan kepatuhan wajib pajak harus diiringi dengan kemudahan akses pelayanan. Masyarakat perlu mendapatkan proses pembayaran yang praktis, jelas, dan tidak menyulitkan.

Karena itu, ia mendorong pengembangan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari Samsat keliling, layanan di pusat aktivitas masyarakat hingga pemanfaatan platform digital.

Menurutnya, semakin dekat pelayanan dengan masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Kemudahan tersebut juga perlu dibarengi dengan penyampaian informasi yang sederhana, terutama mengenai jadwal pembayaran, prosedur administrasi, lokasi pelayanan, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Selain memperluas akses pelayanan, Muhidi menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang lebih kreatif agar pesan mengenai pajak dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Ia mendorong pemanfaatan media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan kemasyarakatan hingga kolaborasi dengan generasi muda sebagai sarana menyampaikan informasi perpajakan secara menarik dan mudah dipahami.

Dengan cara tersebut, edukasi pajak diharapkan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan formal, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari di tengah masyarakat.

Transparansi dan Data Akurat Perlu Diperkuat

Di sisi lain, Muhidi menyoroti pentingnya pengelolaan data perpajakan yang akurat untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data mengenai kendaraan terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta wilayah yang masih membutuhkan sosialisasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi pelayanan dan edukasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu mendapatkan pelayanan yang baik, sementara mereka yang belum memenuhi kewajibannya perlu memperoleh informasi dan pendekatan persuasif sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan yang berkualitas, edukasi berkelanjutan, dan penerapan aturan secara proporsional harus berjalan beriringan.

Kepercayaan masyarakat juga perlu diperkuat melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

Kolaborasi Jadi Modal Perkuat PAD

Muhidi menegaskan, peningkatan PAD membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya taat pajak.

Ia juga menilai kepatuhan pajak memiliki hubungan dengan keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, dapat membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta kegiatan usaha.

Karena itu, Gebyar Pajak diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari gerakan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DPRD Sumatera Barat, lanjutnya, terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan perpajakan semakin baik dan penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.

Melalui peningkatan kualitas layanan, edukasi yang tepat sasaran, serta pengelolaan yang transparan, upaya memperkuat PAD Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (hen/ril)

Tegas soal Kekerasan Seksual Anak, Mario Syahjohan Minta Hukum Tak Berhenti di Meja Perdamaian

SOLOK SELATAN, EXSPOSEDID – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syahjohan, SH.

Politisi yang telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar tersebut menegaskan, setiap kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak, harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Mario, kekerasan seksual bukan persoalan sepele yang dapat diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai antarpihak. Penanganan perkara harus tetap mengedepankan hak, keselamatan, dan masa depan korban.

“Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026).

Ia mengingatkan, upaya perdamaian di luar mekanisme hukum tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghentikan penanganan perkara, khususnya jika menyangkut kekerasan seksual terhadap anak.

Menurutnya, anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal. Karena itu, kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan menjaga nama baik keluarga maupun pertimbangan lainnya.

“Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” ujarnya.

Penegakan Hukum Harus Berpihak pada Korban

Mario menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu landasan hukum dalam penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual.

Aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Ia menilai, penanganan kasus tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Korban juga harus memperoleh pendampingan yang memadai agar dapat memulihkan kondisi fisik maupun psikologisnya.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” kata Mario.

Ia juga mengingatkan agar setiap bentuk pemberian uang atau imbalan yang diduga bertujuan memengaruhi proses penegakan hukum dicermati secara hati-hati dan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman terhadap Anak Tak Boleh Dianggap Sepele

Selain kasus kekerasan seksual, Mario turut menyoroti persoalan ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang disebut memasuki pekarangan rumah serta menyasar anak, tetapi berujung pada penyelesaian secara damai.

Menurutnya, peristiwa semacam itu harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan anggapan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak dapat diselesaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek hukum.

Ia menegaskan, rasa aman merupakan hak setiap anak. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi tempat yang memberikan perlindungan, bukan justru menimbulkan ketakutan.

“Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” tuturnya.

Karena itu, Mario mendorong seluruh pihak untuk lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan, ancaman, maupun tindakan yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak.

Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak

Mario menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau lembaga pendidikan. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama para pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan, edukasi masyarakat, pendampingan korban, serta memastikan mekanisme pelaporan dan perlindungan dapat diakses dengan baik.

Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun keberanian untuk melaporkan dugaan kekerasan agar setiap kasus dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.

“Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak harus diwujudkan melalui komitmen bersama, penguatan keluarga, edukasi berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Bagi Mario, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih sayang. (hen/ril)

Usung Tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, HUT ke-81 Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, M.M., mendapat kehormatan membacakan naskah Ikrar dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026).

Pembacaan ikrar berlangsung khidmat dan menjadi salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut. Momentum ini sekaligus mengingatkan seluruh elemen masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini terasa semakin bermakna karena bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.

Mengusung tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, peringatan hari jadi tersebut menjadi ajang refleksi terhadap perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan Sumatera Barat yang berkelanjutan.

Peringatan hari jadi provinsi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan dan kemajuan Sumatera Barat.

Di usia yang telah mencapai 81 tahun, Sumatera Barat diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang semakin maju, tangguh, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam memperingati dua momentum penting bagi bangsa dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Memasuki usia ke-81, Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pelestarian kebudayaan, hingga optimalisasi pelayanan publik.

Karena itu, kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan Sumatera Barat yang semakin tangguh dan berdaya saing.

Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, semangat menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan melanjutkan pembangunan diharapkan terus tumbuh demi mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik. (hen/ril)

Kinerja Kantah Prabumulih Dievaluasi, Kanwil BPN Sumsel Soroti Kualitas Data dan Pelayanan

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kantor Pertanahan Kota Prabumulih mendapat perhatian dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., CODP., C.Med., dan jajaran. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan di daerah terus berjalan optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Prabumulih menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan yang diberikan Kanwil BPN Sumsel. Apresiasi juga diberikan atas capaian Kantah Prabumulih yang berhasil meraih Peringkat I dalam pelayanan dan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, menekankan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Sebaliknya, prestasi yang telah diraih harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan kualitas data, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai SOP secara konsisten, profesional, dan akuntabel,” ujar Rahmat.

Dalam arahannya, Rahmat meminta jajaran Kantah Prabumulih untuk terus memperkuat pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara konsisten, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pelayanan, peningkatan kualitas data juga menjadi perhatian. Capaian yang masih perlu dioptimalkan didorong untuk segera diperbaiki melalui langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan.

Kanwil BPN Sumsel juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih dan rapi. Kondisi lingkungan kerja tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya budaya kerja yang positif sekaligus meningkatkan produktivitas jajaran.

Tak kalah penting, tata kelola kearsipan turut menjadi perhatian. Pengelolaan arsip diminta dilakukan secara tertib, sistematis, aman dan mudah ditelusuri serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dorong Program TorCan

Salah satu langkah konkret yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas data di Kantah Prabumulih yakni melalui program “TorCan” atau Setor Scan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memaksimalkan perbaikan dan peningkatan kualitas data. Dengan optimalisasi digitalisasi dan pengelolaan dokumen, diharapkan data pertanahan dapat semakin tertata dan mudah ditelusuri.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Ahmad Syaiku, S.SiT., M.H., menyambut baik arahan tersebut. Ia memastikan seluruh jajaran siap menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

“Kami menyambut baik arahan dan evaluasi dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Prabumulih berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan, khususnya dalam peningkatan kualitas data, tata kelola kearsipan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ahmad Syaiku.

Menurutnya, program TorCan juga akan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mempercepat pembenahan dan peningkatan kualitas data di lingkungan Kantah Prabumulih.

“Program TorCan menjadi salah satu langkah konkret yang akan kami implementasikan untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas data. Kami berharap program ini dapat semakin memperkuat kinerja dan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Prabumulih,” pungkasnya.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, Kantah Prabumulih diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja sekaligus terus melakukan pembenahan, sehingga pelayanan pertanahan kepada masyarakat semakin cepat, tertib, transparan dan berkualitas. (ril)