Sumbar Arsip -

Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025, DPRD Sumbar Penetapan Rekomendasi

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris serta anggota DPRD Sumbar yang hadir.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama sejumlah OPD dan jajaran.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pada 16 Maret 2025, yang memuat capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja. Kedua, pendalaman oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD.

Dari hasil pembahasan, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 tetap berjalan baik, meskipun menghadapi tantangan berat seperti efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.

“Capaian program dan indikator makro ekonomi daerah secara umum tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Perbaikan

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta OPD atas kinerja yang telah dilakukan.

Namun demikian, DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya:

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, Target pendapatan daerah yang tidak tercapai, Sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.

Muhidi menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, meskipun tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ.

DPRD juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan.

“Kami berharap tindak lanjut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar konkret agar permasalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (ril)

Exspose Berita Utama, Sumbar Ketua DPRD Sumbar Muhidi Peringatan Otonomi Daerah

Peringatan Hari Otonomi Daerah, Muhidi : Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat diwawancarai usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).

Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, namun diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Muhidi menilai, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.

Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.

“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.

Muhidi menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sementara itu, bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam amanat tersebut disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.

Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (ril)

Exspose Berita Utama, Sumbar Ketua DPRD Sumbar Muhidi Retreat

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Siap Tajamkan Kinerja

MAGELANG, EXSPOSEDID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjadi salah satu dari 557 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpina Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 15 hingga 19 April 2026.

Muhidi, siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mempertajam kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia berharap kegiatan tersebut berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi saat ditemui sebelum keberangkatan.

Program tersebut menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal berjalan lebih efektif serta selaras dengan agenda nasional.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta dibekali materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer. Kegiatan KPPD 2026 dibuka langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.

Untuk diketahui, program tersebut diikuti 557 ketua DPRD se Indonesia, dan hasil kerjasama dengan Lemhannas RI serta berbagai asosiasi DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk para pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tujuan utama retret KPPD bagi ketua DPRD seluruh Indonesia adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman utuh terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, serta memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. (ril)

Exspose Berita Utama, Sumbar DPRD Sumbar Perkuat Inklusivitas Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas

Perkuat Inklusivitas, DPRD Sumbar Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (ril/dprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi Strategis Potensi Besar Udang Vaname

Potensi Besar Udang Vaname, DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi Strategis

PADANG, EXSPOSEDID – Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui produksi pembenihan udang vaname di UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah, Rabu (8/4), bertempat di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli.

Dalam pertemuan itu, berbagai aspek pengembangan sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname, menjadi fokus utama pembahasan.

Diskusi yang berlangsung intens ini menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra potensial dalam mendukung peningkatan produksi benih udang berkualitas.

“Kita optimis upaya tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumatera Barat,” ujar HM Nurnas.

Selain itu, rapat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pembahasan ini, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Sumatera Barat. (ril/dprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar Di Tengah Keterbatasan Anggaran DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027

Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat

menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di gubenuran Sumbar.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumatera Barat.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya.

Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (ril/dprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar Dorong UMKM Go Nasional dan Global Muhidi Tingkatkan Daya Saing

Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat.

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Muhidi. (ril/drprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi

Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi

PADANG, EXSPOSEDID – Langit pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi saksi semangat baru yang dibangun dari rutinitas sederhana: apel pagi. Namun kali ini, suasana terasa lebih hidup saat dipimpin langsung oleh Ismelda Jenreini,Senen(6/4).

Dengan langkah tegas dan sikap penuh wibawa, Ismelda Jenreini mengomandoi jalannya apel yang berlangsung khidmat. Barisan pegawai berdiri rapi, mencerminkan disiplin yang menjadi ruh utama dalam birokrasi modern. Tidak sekadar formalitas, apel pagi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan ritme kerja dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Ismelda menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran fungsi kedewanan

“Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi dan semangat kerja kita bersama,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Lebih jauh, Ismelda mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Menurutnya, pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota dewan hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai bekerja dengan komitmen tinggi dan standar kinerja yang terus ditingkatkan.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan institusi tidak lepas dari kekompakan tim dan kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Sekretariat DPRD Sumbar dituntut adaptif, responsif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ASN.

Ditambahkanya,melalui kegiatan rutin ini, semangat kolektif terus dibangun bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik, melayani lebih tulus, dan menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,”pungkasnya. (ril/dprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Nanda Satria Sesuai Nilai ABS-SBK

Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT di daerah tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan isu tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya yang dianut masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga berbagai fenomena sosial perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Ia menilai munculnya fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.

Meski demikian, kata Nanda, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

Terkait aspek regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur mengenai isu LGBT.

Namun demikian, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ujar Nanda kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan bahwa aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang.

Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (ril/dprd_sumbar)

Exspose Berita Utama, Sumbar DPRD Sumbar Muhidi Rapat Paripurna

DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka membahas penjadwalan agenda kegiatan Masa Sidang Kedua Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin (30/3/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta dihadiri seluruh anggota Badan Musyawarah.

Dalam rapat tersebut, Bamus membahas secara rinci penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD guna memastikan seluruh agenda berjalan efektif, terarah, dan tepat waktu.

Penjadwalan ini dinilai penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kedewanan selama masa sidang berlangsung, termasuk kegiatan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan agenda yang matang menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi kinerja lembaga.

“Melalui rapat ini, diharapkan seluruh agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun secara sistematis, selaras dengan prioritas kerja, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Muhidi. (ril/dprd_sumbar)

Or Check Our Popuplar Categories...

Category Archives: Sumbar