Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025, DPRD Sumbar Penetapan Rekomendasi 
Exspose Berita Utama, Sumbar
Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025, DPRD Sumbar Penetapan Rekomendasi 

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris serta anggota DPRD Sumbar yang hadir.
IMG-20260428-WA0098

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama sejumlah OPD dan jajaran.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pada 16 Maret 2025, yang memuat capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.
IMG-20260428-WA0099

“Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja. Kedua, pendalaman oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD.
Dari hasil pembahasan, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 tetap berjalan baik, meskipun menghadapi tantangan berat seperti efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.
Screenshot_20260428_185821_Gallery

“Capaian program dan indikator makro ekonomi daerah secara umum tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Perbaikan
DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta OPD atas kinerja yang telah dilakukan.
Namun demikian, DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya:
Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, Target pendapatan daerah yang tidak tercapai, Sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana.
Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.
Muhidi menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, meskipun tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ.
DPRD juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan.
“Kami berharap tindak lanjut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar konkret agar permasalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.
IMG-20260428-WA0097

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.
“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (ril)
Perkuat Inklusivitas, DPRD Sumbar Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas
Exspose Berita Utama, Sumbar
Perkuat Inklusivitas, DPRD Sumbar Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (ril/dprd_sumbar)

 

Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027
Exspose Berita Utama, Sumbar
Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat

menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di gubenuran Sumbar.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumatera Barat.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya.

Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (ril/dprd_sumbar)

DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026
Exspose Berita Utama, Sumbar
DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka membahas penjadwalan agenda kegiatan Masa Sidang Kedua Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin (30/3/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta dihadiri seluruh anggota Badan Musyawarah.

Dalam rapat tersebut, Bamus membahas secara rinci penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD guna memastikan seluruh agenda berjalan efektif, terarah, dan tepat waktu.

Penjadwalan ini dinilai penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kedewanan selama masa sidang berlangsung, termasuk kegiatan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan agenda yang matang menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi kinerja lembaga.

“Melalui rapat ini, diharapkan seluruh agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun secara sistematis, selaras dengan prioritas kerja, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Muhidi. (ril/dprd_sumbar)

Hadiri Entry Meeting BPK, DPRD Sumbar Soroti Transparansi APBD
Exspose Berita Utama, Sumbar
Hadiri Entry Meeting BPK, DPRD Sumbar Soroti Transparansi APBD

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya. (ril/drpd_sumbar)

Rapat Paripurna LKPJ, DPRD Minta Solusi Nyata untuk Pemulihan Ekonomi
Exspose Berita Utama, Sumbar
Rapat Paripurna LKPJ, DPRD Minta Solusi Nyata untuk Pemulihan Ekonomi

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (16/3/2026).

Sorotan utama mengarah pada tekanan fiskal daerah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta penanganan dampak bencana yang dinilai belum optimal. Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy disebut langsung diuji oleh berbagai tantangan berat.

Rentetan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota sepanjang 2025 tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang aktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 3,37 persen, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.

DPRD menilai, kondisi ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi situasi pascabencana. Di sisi lain, ruang fiskal daerah juga semakin sempit akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Meski angka kemiskinan tercatat turun menjadi 5,31 persen, DPRD mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam forum paripurna.

Sebagai tindak lanjut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara mendalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi ini menegaskan bahwa capaian yang ada saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan yang terus meningkat di daerah. (ril/dprd_sumbar)

Perkuat Perlindungan Konsumen, Ali Muda Temui Warga Pasaman
Exspose Berita Utama, Sumbar
Perkuat Perlindungan Konsumen, Ali Muda Temui Warga Pasaman

PASAMAN, EXSPOSEDID – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat, Ali Muda, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kogusda, Kampung Tongah Rao, dan dihadiri masyarakat dari tiga kecamatan serta sejumlah tokoh daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman dari Partai Demokrat, Harisudin, serta Wali Nagari Taruang-Taruang, M. Naim. Masyarakat dari Kecamatan Rao Selatan, Rao Utara, dan Rao tampak antusias mengikuti kegiatan yang dikemas dalam suasana silaturahmi dan buka puasa bersama.

Dalam sambutannya, Ali Muda menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen. Ia menyebut, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih teliti dan cermat dalam membeli serta menggunakan barang maupun jasa.

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana membedakan barang asli dan palsu serta hak-hak mereka sebagai konsumen. Melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin sadar dan terlindungi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sumatera Barat yang memaparkan materi terkait perlindungan konsumen. Materi yang disampaikan meliputi cara mengenali produk yang aman hingga prosedur pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.

Selain pemaparan materi, acara juga diisi dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait produk yang beredar di pasaran serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

Panitia menyebutkan, kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh keakraban. Menjelang Idulfitri, para peserta juga saling bersalaman dan bermaaf-maafan sebagai wujud mempererat tali persaudaraan. (ril/dprd_sumbar)

8 Masjid dan 3 Mushala di Pessel, Dibantu Muchlis Yusuf Abit Ketika Safari Ramadhan
Exspose Berita Utama, Sumbar
8 Masjid dan 3 Mushala di Pessel, Dibantu Muchlis Yusuf Abit Ketika Safari Ramadhan

PESSEL, EXSPOSEDID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muchlis Yusuf Abit, melaksanakan Safari Ramadan di daerah pemilihannya di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp460 juta untuk 8 masjid dan 3 musala.

Bantuan ini merupakan aspirasi yang diperjuangkan Muchlis Yusuf Abit bagi rumah ibadah di daerah pemilihan VIII yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. Penyerahan bantuan untuk masjid dan musala tersebut berlangsung Kamis (5/3), dalam kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan Muchlis Yusuf Abit di Masjid Da’watul Iman Labuhan Tanjak, Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Sejak diamanahkan di periode pertama 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029, hampir seratus unit rumah ibadah yang telah mendapat bantuan aspirasi dari Muchlis Yusuf Abit selaku anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra.

Saat diwawancarai, Minggu (8/3), anggota dewan yang biasa disapa Yusuf Abit itu menjelaskan, untuk Safari Ramadan tahun ini masing-masing masjid menerima bantuan sebesar Rp50 juta, sedangkan musala memperoleh bantuan Rp20 juta.

Rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut diantaranya, Masjid Syuhada, Masjid Da’watul Iman, Masjid Darul Huda, Musala Nurul Ijtihad, Masjid Nurul Haq, Masjid Nur Ikhlas serta Musala Nurul Huda di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Kemudian, Surau Gadang di Kecamatan Lengayang serta Masjid Nurul Iman di Kecamatan Air Pura.

Menurut Yusuf Abit, Safari Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial. Melalui Safari Ramadan ini kita tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga berupaya membantu kebutuhan rumah ibadah yang menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kegiatan ibadah serta meningkatkan kenyamanan jemaah dalam melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan selama Ramadan.

Yusuf Abit juga menyinggung kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk upaya pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, selain pembangunan fisik dan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan serta kebersamaan di tengah masyarakat juga menjadi hal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“Masjid dan musala bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pembinaan umat. Karena itu kita ingin memastikan rumah ibadah ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selaku anggota DPRD, Yusuf Abit sangat konsen terhadap kondisi daerah pemilihannya. Bukan hanya tempat ibadah yang mendapat perhatian, tapi juga banyak sektor lain, seperti pertanian, sektor pendidikan, perkebunan, kelautan, dan lain-lain.

Dari hasil perjuangannya di DPRD Sumbar, pada tahun 2025 telah direalisasikan sejumlah program pembangunan di Pesisir Selatan. Di antaranya pembangunan jalan rabat beton di Durian Pandaan, pembukaan jalan usaha tani di Kampung Labuhan Tanjak, pembangunan pengaman tebing sungai di Kampung Labuhan Tanjak, serta bantuan sarana dan prasarana sekolah di beberapa kecamatan di Pesisir Selatan.

Sementara untuk tahun 2026 sekarang, Muchlis Yusuf Abit telah menganggarkan pembangunan pengamanan tebing sungai di Nagari Air Haji Barat dan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji dengan total anggaran sekitar Rp2,5 miliar, serta beberapa program pembangunan lainnya.

“Dalam menjalankan amanah ini, kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di tingkat provinsi,” tuturnya.

Selain menyerahkan bantuan untuk sejumlah masjid dan musala, saat Safari Ramadan di Masjid Da’watul Iman Labuhan Tanjak, Yusuf Abit juga membagikan ratusan kain sarung kepada jemaah salat tarawih yang hadir. Dalam kesempatan itu turut hadir Kabag Kesra Provinsi Sumatera Barat, Wali Nagari Air Haji Barat, serta penceramah Buya Sihar dari Pasar Bukit Air Haji.

Safari Ramadan yang dilaksanakan Muchlis Yusuf Abit disambut antusias oleh masyarakat dan pengurus masjid yang menerima bantuan. Mereka berharap perhatian terhadap pembangunan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan di daerah terus berlanjut demi memperkuat kehidupan sosial masyarakat di Pesisir Selatan. (ril/dprd_sumbar)

Audiensi PJKIP Padang, Evi Yandri Komit Dorong Keterbukaan Informasi
Exspose Berita Utama, Sumbar
Audiensi PJKIP Padang, Evi Yandri Komit Dorong Keterbukaan Informasi

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan dukungan terhadap sejumlah Program Strategis Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang yang bertujuan mendorong transparansi pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Audiensi Pengurus PJKIP Kota Padang, Kamis (2/3/2026).

“Semua usulan kita terima dan akan diperjuangkan pada APBD 2027, bahkan jika memungkinkan bisa dimasukkan pada perubahan anggaran”, ujar Evi Yandri. Menurutnya, upaya mendorong keterbukaan informasi publik perlu didukung secara konkret, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan insan pers.

Ia juga menyoroti keberadaan Komisi Informasi (KI) di tingkat provinsi yang dinilai perlu diikuti pembentukannya di kabupaten dan kota. “KI Sumbar sudah ada, ke depan idealnya kabupaten dan kota juga memiliki KI. Namun, memang belum semua daerah mampu membentuknya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris PJKIP Kota Padang Arif Budiman Effendi menyampaikan sejumlah program yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus untuk tahun 2026.

Program tersebut antara lain rencana pelaksanaan podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S. IP” dan permohonan dukungan terhadap pembiayaan produksi kegiatan tersebut. Selain itu, PJKIP Padang juga mengusulkan kegiatan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendukung Program Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Padang.

Tak hanya itu, PJKIP Padang juga menyampaikan usulan Program Studi Tiru ke Komisi Informasi Kota Cirebon sebagai referensi dalam mendorong pembentukan Komisi Informasi di Kota Padang.

Melalui berbagai program tersebut, PJKIP Kota Padang berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (ril/drpd_sumbar)