Orang Tua Penyandang CP Dilatih Terapi Mandiri, Rafdinal: Jangan Bergantung pada Fisioterapis

BUKITINGGI, EXSPOSEDID — Puluhan orang tua pendamping anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Sumatera Barat mengikuti pelatihan terapi selama tiga hari, 29–31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kemampuan orang tua agar dapat memberikan terapi dasar secara mandiri di rumah, di tengah masih terbatasnya tenaga fisioterapis di Sumbar.

Pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis Terapis bagi Orang Tua Pendamping dan Anak Penyandang Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Angkatan II tersebut digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Bukittinggi itu bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP).

Rafdinal mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Sepanjang 2026, kegiatan telah digelar dalam dua angkatan dengan masing-masing diikuti 58 orang tua pendamping, sehingga total mencapai 116 peserta.

“Anak penyandang Cerebral Palsy membutuhkan fisioterapi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya jumlah fisioterapis di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Karena itu, peran orang tua dan pendamping menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan anak,” ujar Rafdinal saat membuka kegiatan, Rabu malam (29/7).

Menurutnya, keterbatasan tenaga fisioterapis harus disikapi dengan memperkuat kapasitas keluarga. Karena itu, Bimtek angkatan kedua juga melibatkan akademisi dan mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai peserta.

Selain persoalan tenaga fisioterapis, Rafdinal menyebut pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya data yang akurat mengenai jumlah penyandang CP di Sumatera Barat.

Padahal, jumlah penyandang CP diperkirakan cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah.

Untuk itu, pihaknya menggandeng Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) dalam pendataan sekaligus menghimpun para orang tua pendamping. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh akses terhadap berbagai kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan terapi yang bisa diterapkan di rumah.

“Dengan pelatihan ini, kami berharap orang tua tidak hanya bergantung pada layanan fisioterapi di fasilitas kesehatan, tetapi juga mampu memberikan terapi dasar secara mandiri di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy,” katanya.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia mengapresiasi kepedulian Rafdinal yang dinilai konsisten memperjuangkan program pemberdayaan bagi keluarga penyandang disabilitas.

Menurut Ibnu Asis, pelatihan tersebut merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak penyandang CP, khususnya di tengah keterbatasan tenaga fisioterapis.

Sementara itu, Kabid PHPA DP3AP2KB Sumbar, Desra Elena, mengatakan Bimtek angkatan kedua diikuti peserta dari Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami mengajarkan orang tua agar mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah. Ini sangat penting karena keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Desra.

Ia menambahkan, kemampuan orang tua dalam melakukan terapi mandiri dapat menjadi dukungan penting ketika anak tidak dapat menjalani terapi di fasilitas kesehatan secara rutin.

Dengan keterampilan tersebut, pendampingan terhadap anak penyandang CP diharapkan tidak berhenti ketika mereka berada di luar fasilitas kesehatan, tetapi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga. (hen/ril)

Menteri PU: Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan, Target Hadir di Seluruh Kabupaten

SRAGEN, EXSPOSEDID – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, program ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mengubah masa depan mereka.

Hal itu disampaikan Dody saat meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Sragen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu (26/7). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan seluruh fasilitas utama, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, sanitasi, tempat ibadah hingga sarana olahraga, siap mendukung proses belajar mengajar.

Di hadapan para siswa yang sedang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Dody memberikan motivasi agar mereka memanfaatkan kesempatan belajar yang telah diberikan pemerintah.

“Atas nama Pemerintah, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya berharap adik-adik betah di sini dan belajar dengan tekun. Gunakan seluruh fasilitas yang telah diberikan negara ini sebaik-baiknya,” ujar Dody.

Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak merasa minder dengan latar belakang ekonomi keluarga. Menurutnya, Sekolah Rakyat justru hadir untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak meraih cita-cita.

“Jangan pernah merasa rendah diri, karena Sekolah Rakyat justru memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kalau adik-adik sukses, keluarga sukses, insyaallah negara juga akan maju,” katanya.

SRT 1 Sragen berdiri di atas lahan seluas 59 ribu meter persegi dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama siswa, rumah susun guru, masjid, kantin, dapur, perpustakaan, hingga lapangan olahraga. Secara umum pembangunan telah rampung dan siap digunakan, meski masih terdapat sejumlah pekerjaan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan.

“Sebetulnya ini sudah selesai. Hanya perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di asrama siswa. Namun sudah bisa difungsikan oleh siswa-siswi baru,” jelas Dody.

Secara nasional, progres pembangunan Sekolah Rakyat juga hampir tuntas. Dari sekitar 93 lokasi yang dibangun, hanya sembilan lokasi yang progresnya masih di bawah 90 persen akibat kendala logistik di daerah yang sulit dijangkau.

Tak berhenti di situ, Kementerian PU juga tengah menyiapkan pembangunan sekitar 100 Sekolah Rakyat Tahap III yang akan segera memasuki proses lelang. Langkah ini merupakan bagian dari target jangka panjang pemerintah untuk menghadirkan sedikitnya satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, dengan kapasitas 2.000 hingga 3.000 siswa per sekolah.

Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengentaskan kemiskinan.

“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan memiliki kesempatan mengubah masa depan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi bagian dari generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ril)

Fumigasi di Kementerian PU dan Gelombang Sorotan terhadap Menteri Dody Hanggodo

JAKARTA, EXSPOSEDID – Langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pembenahan internal di kementeriannya menjadi perhatian publik. Di tengah upaya memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), Dody justru menghadapi berbagai polemik yang beruntun, mulai dari isu perjalanan dinas ke Amerika Serikat, mutasi pegawai, dugaan doxing terhadap pengkritik, hingga sorotan terhadap pengangkatan komisaris BUMN.

Gelombang isu tersebut muncul di saat Presiden Prabowo Subianto terus menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, pada 10 Juli 2026, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa upaya memberantas kebocoran anggaran dan korupsi tidak akan berjalan tanpa perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Isu Perjalanan ke Amerika Serikat

Polemik bermula dari beredarnya surat internal Kementerian PU mengenai rencana perjalanan Dody ke New York pada 13–19 Juli 2026 untuk menghadiri forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang evaluasi New Urban Agenda.

Dalam dokumen tersebut tercantum nama istri dan anak Dody sebagai bagian dari rombongan, sehingga memunculkan tudingan bahwa perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan untuk membawa keluarga menonton final Piala Dunia.

Namun, Kementerian PU menjelaskan bahwa perjalanan tersebut telah dibatalkan sebelum surat itu beredar. Dody memilih meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera, termasuk Jembatan Enang-Enang di Aceh.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan dokumen tersebut dibuat untuk kebutuhan administrasi dan pengurusan visa. Ia juga menyatakan apabila perjalanan terlaksana, biaya keluarga tidak akan dibebankan kepada APBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian meminta Dody memberikan klarifikasi secara terbuka guna menghindari simpang siurnya informasi.

Penataan ASN dan “Fumigasi” Kementerian

Di balik polemik tersebut, Dody memang sedang melakukan restrukturisasi besar di lingkungan Kementerian PU.

Pada 1 Mei 2026, ia melantik tujuh pejabat eselon I, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Badan Pengembangan SDM, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Beberapa pekan kemudian, Dody mengibaratkan kondisi kementeriannya seperti kayu yang dimakan rayap. Ia menggunakan istilah “fumigasi” sebagai analogi untuk menggambarkan perlunya pembenahan organisasi.

Meski demikian, Dody menolak jika langkah tersebut disebut sebagai “bersih-bersih” ataupun sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok tertentu.

Menurutnya, mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, bukan hukuman bagi pegawai.

Dugaan Kebocoran Dokumen dan Mutasi Pegawai

Setelah surat perjalanan dinas tersebar, muncul kabar adanya mutasi sejumlah ASN di berbagai daerah.

Sebagian pihak menduga perpindahan tersebut berkaitan dengan upaya mencari pihak yang membocorkan dokumen internal kementerian.

Dody membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan proses mutasi merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal dan dilakukan sesuai mekanisme kepegawaian.

Hingga kini, Kementerian PU belum mempublikasikan rincian mutasi maupun hasil penelusuran terkait sumber kebocoran dokumen.

Polemik Dugaan Doxing

Sorotan juga mengarah pada dugaan doxing terhadap dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati.

Nabiyla mengaku menerima pesan berisi data pribadi setelah mengkritik rotasi pegawai di Kementerian PU melalui media sosial.

Dody membantah mengetahui maupun memerintahkan tindakan tersebut. Bahkan, ia mengaku keluarganya juga menjadi sasaran serangan di media sosial.

Menurut Dody, anak perempuannya menerima berbagai hujatan, sementara istrinya enggan bertemu banyak orang akibat tekanan yang muncul.

Sorotan Pengangkatan Komisaris

Nama Aisyah Zakiyyah yang diangkat menjadi Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) juga menjadi bahan perbincangan publik.

Sebelumnya, Aisyah diketahui pernah menjadi tenaga ahli sekaligus juru bicara Dody.

Muncul tudingan bahwa Aisyah memiliki hubungan keluarga dengan Dody. Namun hingga kini belum terdapat dokumen atau bukti yang dapat memverifikasi klaim tersebut.

Dody bahkan menantang siapa pun yang mampu membuktikan Aisyah merupakan keponakannya dengan hadiah umrah.

Isu Penggunaan Pesawat Negara

Di tengah berbagai polemik, beredar pula video yang memperlihatkan Dody turun dari sebuah pesawat kecil.

Video tersebut memunculkan tudingan bahwa ia menggunakan jet pribadi dan mengabaikan seseorang yang mengulurkan tangan saat turun dari pesawat.

Dody menjelaskan pesawat tersebut merupakan pesawat negara yang dioperasikan Kementerian Perhubungan untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki penerbangan komersial.

Ia juga membantah sengaja mengabaikan orang yang berada di dekat tangga pesawat.

Fokus pada Integritas ASN

Terlepas dari berbagai isu tersebut, Dody menegaskan fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas.

Ia mengungkapkan sekitar 3.000–4.000 pegawai diduga memanipulasi absensi elektronik, sementara sekitar 6.000 pegawai lain terindikasi memiliki transaksi yang berkaitan dengan judi daring. Seluruh temuan tersebut, kata Dody, masih dalam proses pendalaman.

Pada 22 Juli 2026, Kementerian PU juga menjalin koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memperkuat pembinaan disiplin, kompetensi, dan integritas ASN.

Dody memperkirakan sekitar 60–65 persen pegawai bekerja dengan baik, sedangkan sisanya masih memerlukan pembinaan dan perbaikan.

Sejalan dengan Arahan Presiden

Dody menyatakan pembenahan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan integritas ASN.

Ia menegaskan tujuan utama reformasi tersebut bukan sekadar melakukan mutasi, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan negara harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui efek berganda (multiplier effect).

Meski menghadapi berbagai kritik dan sorotan, Dody mengaku tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui nomor telepon pribadinya.

Ia menyebut banyak informasi mengenai kondisi infrastruktur yang justru diperoleh dari laporan masyarakat melalui WhatsApp.

Di akhir keterangannya, Dody menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijaga, namun tidak boleh berubah menjadi upaya pembunuhan karakter.

“Saya juga bagian dari masyarakat Indonesia,” ujarnya. (ril)

Aspal Buton Naik Kelas, Kementerian PU Terapkan A30 di Jalan Tol Strategis Nasional

JAKARTA, EXSPOSEDID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah besar dalam memperkuat kemandirian pembangunan infrastruktur nasional dengan resmi menerapkan campuran Aspal Buton (Asbuton) 30 persen atau A30 pada sejumlah ruas jalan tol strategis di Indonesia. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.

Penerapan Asbuton A30 merupakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengolahan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, Indonesia memiliki cadangan aspal alam yang sangat besar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu bergantung pada pasokan dan fluktuasi harga aspal di pasar global.

“Pemanfaatan Asbuton menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak gejolak harga aspal dunia, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional dan menjaga efisiensi belanja negara,” ujar Dody.

Menurutnya, penerapan campuran A30 dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang telah terbukti berhasil pada program pencampuran biodiesel. Persentase penggunaan Asbuton akan terus dievaluasi dan ditingkatkan sesuai kesiapan industri, hasil uji teknis, serta pertimbangan keekonomian, sehingga kualitas jalan tetap memenuhi standar terbaik.

Pada tahap awal, Asbuton A30 mulai diaplikasikan di sejumlah ruas jalan tol strategis nasional, yakni Tol Banda Aceh–Sigli, Jakarta–Cikampek II Selatan (Japek II Selatan), Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, dan Probolinggo–Banyuwangi.

Menariknya, beberapa ruas tol tersebut juga dirancang memiliki fungsi ganda sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI AU. Hal ini menjadi bukti bahwa material lokal seperti Asbuton mampu memenuhi standar teknis tinggi untuk infrastruktur yang mendukung kepentingan sipil maupun pertahanan negara.

Melalui kebijakan ini, Kementerian PU berharap penggunaan Asbuton dapat terus diperluas pada proyek pembangunan dan preservasi jalan di seluruh Indonesia. Selain memperkuat rantai pasok material konstruksi nasional dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri, langkah ini juga diyakini mampu menekan penggunaan APBN secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas infrastruktur.

Dengan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia secara optimal, pemerintah menargetkan pembangunan jalan yang lebih berkelanjutan, tangguh, serta mendukung terwujudnya kemandirian industri nasional di sektor konstruksi. (ril)

Ketua DPRD Sumbar Soroti Peran Strategis Kepala Sekolah Wujudkan Indonesia Emas 2045

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak seluruh kepala SMA dan SMK di Sumatera Barat untuk memperkuat kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan inspiratif sebagai kunci meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumatera Barat yang berlangsung di Padang, Senin (6/7/2026).

Menurut Muhidi, kepala sekolah tidak lagi hanya berperan sebagai administrator, melainkan pemimpin perubahan yang mampu membangun budaya sekolah yang positif, mendorong inovasi, serta melahirkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

“Generasi emas tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui kepemimpinan yang kuat, budaya sekolah yang positif, serta komitmen seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi,” ujar Muhidi.

Ia menilai tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan karakter peserta didik. Karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan memimpin yang mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Muhidi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai fondasi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas.

“Kepala sekolah harus menjadi teladan sekaligus agen perubahan yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang inovatif, nyaman, dan berorientasi pada masa depan,” tegasnya.

Melalui Bimtek tersebut, Muhidi berharap lahir berbagai gagasan dan strategi baru yang dapat memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Barat, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi persaingan di era global. (hen/ril)

Muhidi Dukung Regulasi Penyiaran Lokal, DPRD Sumbar Siap Bahas Payung Hukum

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menerima kunjungan silaturahmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat di rumah dinas Ketua DPRD, Jumat (10/7/2026) malam. Pertemuan berlangsung hangat dan membahas berbagai isu strategis, mulai dari regulasi penyiaran daerah, penguatan lembaga penyiaran lokal, hingga peningkatan literasi media bagi generasi muda.

Rombongan KPID Sumbar dipimpin Ketua KPID Yusrin Tri Nanda, didampingi para komisioner Nofal Wiska, Riki Chandra, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta. Dalam kesempatan itu, mereka memaparkan capaian 100 hari kerja sejak dilantik pada Maret 2026.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, KPID Sumbar tetap aktif menjalankan berbagai program literasi media melalui kolaborasi dengan sekolah, lembaga penyiaran, serta berbagai mitra strategis.

Selain mengevaluasi kondisi televisi dan radio lokal di Sumbar, pertemuan juga membahas mandeknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyiaran Sumbar di tingkat Kementerian Dalam Negeri.

Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda, menjelaskan Kemendagri menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam urusan penyiaran sehingga pembentukan perda tidak dapat dilanjutkan.

Sebagai alternatif, KPID mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Penyiaran agar Sumatera Barat memiliki payung hukum yang dapat mendukung penguatan penyiaran lokal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menghadirkan regulasi penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keberadaan regulasi sangat penting untuk memperkuat pengawasan penyiaran sekaligus menjaga keberlangsungan budaya Minangkabau melalui konten-konten lokal yang berkualitas.

Muhidi menegaskan pembahasan regulasi akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang mengakui kekhususan karakteristik sosial budaya masyarakat Minangkabau berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Perlu kita bahas lebih dalam tentang regulasi penyiaran lokal ini berlandaskan UU dan kekhususan Sumbar,” ujar Muhidi.

Selain regulasi, kedua pihak juga sepakat memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui literasi media dan digital.

Muhidi menilai literasi harus ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, rajin membaca, menulis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia juga menekankan pentingnya membangun keterampilan nyata yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta mendorong pemberdayaan UMKM untuk membentuk masyarakat yang mandiri.

Menurutnya, sasaran literasi digital tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga perlu diperluas kepada kalangan remaja dan ibu rumah tangga agar masyarakat semakin cerdas dalam menyaring informasi.

Komisioner KPID Sumbar Oldsan Bayu Pradipta menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan penguatan literasi generasi muda menjadi salah satu fokus utama KPID Sumbar periode ini.

Sementara itu, Komisioner Nofal Wiska mengatakan KPID tetap konsisten membangun kolaborasi dengan sekolah dan lembaga penyiaran meski menghadapi keterbatasan anggaran pada 100 hari pertama masa kerja.

Di akhir pertemuan, Ketua KPID Sumbar Yusrin Tri Nanda mengungkapkan bahwa anggaran operasional lembaga untuk kegiatan masih belum tersedia hingga Oktober 2026. Kendati demikian, KPID tetap menjalankan berbagai program literasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas penyiaran dan kecakapan media masyarakat Sumatera Barat. (hen/ril)

Dorong Pelayanan Perizinan yang Lebih Baik, Kantor Pertanahan Prabumulih Hadiri Forum Konsultasi Publik

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kantor Pertanahan Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghadiri Forum Konsultasi Publik terkait Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih, Selasa (14/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih diwakili oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Debi Candra, S.H., M.Si., bersama jajaran.

Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, membangun komunikasi yang efektif, sekaligus menghimpun berbagai masukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kolaborasi lintas instansi, diharapkan tercipta pelayanan publik yang semakin optimal, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus perizinan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Prabumulih.

Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Prabumulih menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, profesional, dan terpercaya.

“Dengan adanya forum konsultasi publik ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antarinstansi sehingga pelayanan perizinan dapat terus ditingkatkan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Prabumulih menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, dan berintegritas demi terciptanya iklim investasi yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih. (rin)

Maifrizon Pimpin Apel Pagi Sekretariat DPRD Sumbar, Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

PADANG, EXSPOSEDID – Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar apel pagi rutin yang berlangsung khidmat dan penuh semangat di Lapangan Parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (13/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si., serta diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar.

Apel pagi rutin ini menjadi agenda penting dalam membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Selain sebagai sarana memperkuat kedisiplinan pegawai, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian apel dengan tertib dan penuh khidmat. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para pegawai mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam amanatnya, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon, menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat disiplin, integritas, dan komitmen seluruh jajaran sekretariat.

“Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat,” ujar Maifrizon.

Ia berharap semangat yang dibangun melalui apel pagi dapat terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Melalui kegiatan rutin tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas, etos kerja, serta kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penguatan kinerja lembaga legislatif di Sumatera Barat. (hen/ril)

Iqra Ajak Semua Pihak Bersinergi Selesaikan Persoalan Lahan Kawasan Pantai Padang

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan sebagai langkah strategis untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang (Taplau), khususnya di ruas Jalan Samudera, kawasan Hang Tuah, hingga area belakang Hotel Pangeran.

Komitmen tersebut disampaikan Iqra saat melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026). Pertemuan itu bertujuan menindaklanjuti berbagai kendala teknis yang masih menghambat proses pengadaan tanah pada sejumlah titik proyek penataan kawasan wisata unggulan Kota Padang tersebut.

Menurut Iqra, sinergi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan seluruh instansi terkait menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi maupun teknis sehingga program penataan kawasan dapat berjalan sesuai target.

“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” ujar Iqra.

Ia menjelaskan, terdapat dua lokasi yang menjadi fokus penyelesaian, yakni ruas Jalan Samudera di kawasan Hang Tuah serta lahan di belakang Hotel Pangeran.

Untuk kawasan belakang Hotel Pangeran, Iqra mengungkapkan adanya kajian akademis mengenai mekanisme pergantian tanah yang harus dipelajari secara menyeluruh. Karena itu, seluruh proses penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat dan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, untuk persoalan lahan di ruas Hang Tuah, Iqra menyebut perkembangan penyelesaiannya mulai menunjukkan hasil positif. Bahkan, dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan yang melibatkan berbagai pihak guna mengurai hambatan yang masih tersisa.

“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini berhenti. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Iqra menegaskan, penyelesaian pembebasan lahan merupakan faktor penentu keberhasilan proyek penataan kawasan Pantai Padang. Semakin cepat persoalan tersebut dituntaskan, semakin cepat pula pembangunan fisik dapat direalisasikan.

Ia optimistis, apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik kawasan Taplau dapat dimulai pada tahun 2028 dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Iqra juga mengusulkan forum koordinasi bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, Dinas PUPR, ATR/BPN, serta instansi terkait lainnya agar seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dalam menyelesaikan kendala yang masih ada.

“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang tercinta,” tutupnya. (hen/ril)

Piala Bergilir Evi Yandri Diperebutkan, Sipak Rago Didorong Tetap Hidup di Tengah Modernisasi