Bangun Kolaborasi, Kantah Prabumulih dan KPP Pratama Perkuat Kerja Sama
Exspose Berita Utama, Prabumulih
Bangun Kolaborasi, Kantah Prabumulih dan KPP Pratama Perkuat Kerja Sama

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Joni Efendi, S.H., M.Kn., menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Prabumulih, Niken Evi Suryani, SST., Ak., M.Ak., Ph.D., beserta jajaran, Senin, (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Joni Efendi didampingi oleh Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran bersama jajaran Kantor Pertanahan.

Kunjungan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus silaturahmi antara kedua instansi, sebagai upaya mempererat hubungan kerja yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan mampu semakin memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Kepala KPP Pratama Prabumulih beserta jajaran sebagai langkah mempererat silaturahmi dan sinergi antar instansi. Hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini tentu akan terus kami tingkatkan, khususnya dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Joni Efendi.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Kota Prabumulih,” tambahnya.

Dengan sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ril)

Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global
Exspose Berita Utama, Sumbar
Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat.

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Muhidi. (ril/drprd_sumbar)

Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi
Exspose Berita Utama, Sumbar
Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi

PADANG, EXSPOSEDID – Langit pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi saksi semangat baru yang dibangun dari rutinitas sederhana: apel pagi. Namun kali ini, suasana terasa lebih hidup saat dipimpin langsung oleh Ismelda Jenreini,Senen(6/4).

Dengan langkah tegas dan sikap penuh wibawa, Ismelda Jenreini mengomandoi jalannya apel yang berlangsung khidmat. Barisan pegawai berdiri rapi, mencerminkan disiplin yang menjadi ruh utama dalam birokrasi modern. Tidak sekadar formalitas, apel pagi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan ritme kerja dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Ismelda menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran fungsi kedewanan

“Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi dan semangat kerja kita bersama,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Lebih jauh, Ismelda mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Menurutnya, pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota dewan hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai bekerja dengan komitmen tinggi dan standar kinerja yang terus ditingkatkan.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan institusi tidak lepas dari kekompakan tim dan kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Sekretariat DPRD Sumbar dituntut adaptif, responsif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ASN.

Ditambahkanya,melalui kegiatan rutin ini, semangat kolektif terus dibangun bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik, melayani lebih tulus, dan menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,”pungkasnya. (ril/dprd_sumbar)

Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK
Exspose Berita Utama, Sumbar
Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT di daerah tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan isu tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya yang dianut masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga berbagai fenomena sosial perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Ia menilai munculnya fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.

Meski demikian, kata Nanda, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

Terkait aspek regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur mengenai isu LGBT.

Namun demikian, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ujar Nanda kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan bahwa aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang.

Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (ril/dprd_sumbar)