Tegas soal Kekerasan Seksual Anak, Mario Syahjohan Minta Hukum Tak Berhenti di Meja Perdamaian

SOLOK SELATAN, EXSPOSEDID – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syahjohan, SH.

Politisi yang telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar tersebut menegaskan, setiap kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak, harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Mario, kekerasan seksual bukan persoalan sepele yang dapat diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai antarpihak. Penanganan perkara harus tetap mengedepankan hak, keselamatan, dan masa depan korban.

“Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026).

Ia mengingatkan, upaya perdamaian di luar mekanisme hukum tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghentikan penanganan perkara, khususnya jika menyangkut kekerasan seksual terhadap anak.

Menurutnya, anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal. Karena itu, kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan menjaga nama baik keluarga maupun pertimbangan lainnya.

“Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” ujarnya.

Penegakan Hukum Harus Berpihak pada Korban

Mario menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu landasan hukum dalam penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual.

Aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Ia menilai, penanganan kasus tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Korban juga harus memperoleh pendampingan yang memadai agar dapat memulihkan kondisi fisik maupun psikologisnya.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” kata Mario.

Ia juga mengingatkan agar setiap bentuk pemberian uang atau imbalan yang diduga bertujuan memengaruhi proses penegakan hukum dicermati secara hati-hati dan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman terhadap Anak Tak Boleh Dianggap Sepele

Selain kasus kekerasan seksual, Mario turut menyoroti persoalan ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang disebut memasuki pekarangan rumah serta menyasar anak, tetapi berujung pada penyelesaian secara damai.

Menurutnya, peristiwa semacam itu harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan anggapan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak dapat diselesaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek hukum.

Ia menegaskan, rasa aman merupakan hak setiap anak. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi tempat yang memberikan perlindungan, bukan justru menimbulkan ketakutan.

“Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” tuturnya.

Karena itu, Mario mendorong seluruh pihak untuk lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan, ancaman, maupun tindakan yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak.

Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak

Mario menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau lembaga pendidikan. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama para pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan, edukasi masyarakat, pendampingan korban, serta memastikan mekanisme pelaporan dan perlindungan dapat diakses dengan baik.

Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun keberanian untuk melaporkan dugaan kekerasan agar setiap kasus dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.

“Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak harus diwujudkan melalui komitmen bersama, penguatan keluarga, edukasi berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Bagi Mario, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih sayang. (hen/ril)

Usung Tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, HUT ke-81 Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, M.M., mendapat kehormatan membacakan naskah Ikrar dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026).

Pembacaan ikrar berlangsung khidmat dan menjadi salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut. Momentum ini sekaligus mengingatkan seluruh elemen masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini terasa semakin bermakna karena bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat.

Mengusung tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, peringatan hari jadi tersebut menjadi ajang refleksi terhadap perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan Sumatera Barat yang berkelanjutan.

Peringatan hari jadi provinsi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan dan kemajuan Sumatera Barat.

Di usia yang telah mencapai 81 tahun, Sumatera Barat diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang semakin maju, tangguh, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam memperingati dua momentum penting bagi bangsa dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Memasuki usia ke-81, Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pelestarian kebudayaan, hingga optimalisasi pelayanan publik.

Karena itu, kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan Sumatera Barat yang semakin tangguh dan berdaya saing.

Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, semangat menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan melanjutkan pembangunan diharapkan terus tumbuh demi mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik. (hen/ril)