Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Serahkan Bantuan Rp30 Juta

PESSEL, EXSPOSEDID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1447 H/2026 M di Masjid Baiturahmah, Kampung Lubuk Pasing, Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/3/2026) malam.

Dalam kegiatan tersebut, Doni Harsiva Yandra yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar didampingi Staf Kesra Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Razif beserta rombongan. Kegiatan itu turut dihadiri Wali Nagari Talaok Ilwardi, tokoh masyarakat, alim ulama, serta pemuda setempat.

Kesempatan itu, Doni menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

“Saya tidak ingin ada masyarakat di Nagari Talaok yang belum tersambung listrik. Kami di DPRD akan terus mendorong agar seluruh warga mendapatkan akses listrik secara merata,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, akses listrik merupakan salah satu kebutuhan penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan listrik sangat mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perekonomian hingga pelayanan publik.

Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup, sumber daya air, energi dan mineral, serta perencanaan pembangunan, Doni menilai pemerataan listrik harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Wali Nagari Talaok Ilwardi menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta perhatian yang diberikan kepada masyarakat di daerahnya melalui kegiatan Safari Ramadan tersebut. (ril/dprd_sumbar)

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Kami berharap aspirasi terkait pemerataan listrik dan pembangunan lainnya dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Doni Harsiva Yandra juga menyerahkan bantuan secara simbolis untuk kelanjutan pembangunan Masjid Baiturahmah sebesar Rp30 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan itu diterima langsung oleh pengurus Masjid Baiturahmah Lubuk Pasing, Refri, didampingi tokoh masyarakat Akhiyen Nuardi serta Wali Nagari Talaok.

Evi Yandri : PAP Ada Kajian Teknis dan Tidak Beratkan Pelaku Usaha

DHARMASRAYA, EXSPOSEDID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Dt Rajo Budiman menegaskan kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) di Sumbar dirancang melalui kajian teknis dan hukum yang komprehensif agar tidak memberatkan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat sosialisasi kebijakan PAP di hadapan unsur Forkopimda dan pimpinan perusahaan di Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (2/3).

“Kita tidak mau serta-merta melakukan penarikan. Kita lakukan kajian berulang kali agar tidak terjadi kesalahan, karena prinsip utamanya adalah kita tidak ingin memberatkan para investor yang telah berkontribusi bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah melalui PAP mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk memastikan implementasi yang adil dan proporsional, Pemerintah Provinsi Sumbar melibatkan 30 orang tim ahli guna memetakan potensi pajak tanpa mengganggu iklim investasi.

Tim tersebut juga melakukan studi banding ke sejumlah wilayah industri, termasuk ke beberapa daerah di Pulau Sulawesi, guna mempelajari penerapan regulasi serupa secara nasional. Langkah itu diambil agar kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan regulasi pusat sekaligus kompetitif bagi dunia usaha.

Evi menjelaskan, pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan bisnis seperti perkebunan sawit, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga industri perikanan merupakan objek pajak yang sah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah.

Ia menyebut dalam dua tahun terakhir pendapatan daerah mengalami penurunan, sehingga kontribusi sektor swasta melalui PAP menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Walaupun secara aturan sudah tidak bisa disanggah, kami tetap mengedepankan sosialisasi agar ada pemahaman yang sama. Pengusaha adalah mitra terbaik pemerintah dalam membangun Sumatera Barat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Wakil Bupati, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Sementara itu, Annisa Suci Ramadhani menegaskan PAP menjadi prioritas daerah pada 2026 guna meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan.

Menurutnya, selama ini potensi PAP belum tergarap optimal.
“PAP ini selama ini terlewat. Padahal bisa menjadi salah satu penggerak pembangunan Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan membentuk tim khusus untuk mendampingi tim provinsi guna memastikan validitas data dan capaian target penerimaan.

Annisa juga menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan penopang utama ekonomi Dharmasraya. Karena itu, pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan usaha harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pajak.

“Sepanjang mata memandang adalah sawit. Maka hasilnya harus kembali memberi manfaat bagi masyarakat, salah satunya melalui PAP,” katanya.

Ia memastikan iklim investasi tetap kondusif dan bebas pungutan liar, serta mendorong perusahaan memahami mekanisme dan jadwal pembayaran PAP agar kepatuhan meningkat tanpa mengganggu stabilitas investasi.  (ril/drpd_sumbar)

Audiensi PJKIP Padang, Evi Yandri Komit Dorong Keterbukaan Informasi

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan dukungan terhadap sejumlah Program Strategis Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang yang bertujuan mendorong transparansi pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Audiensi Pengurus PJKIP Kota Padang, Kamis (2/3/2026).

“Semua usulan kita terima dan akan diperjuangkan pada APBD 2027, bahkan jika memungkinkan bisa dimasukkan pada perubahan anggaran”, ujar Evi Yandri. Menurutnya, upaya mendorong keterbukaan informasi publik perlu didukung secara konkret, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan insan pers.

Ia juga menyoroti keberadaan Komisi Informasi (KI) di tingkat provinsi yang dinilai perlu diikuti pembentukannya di kabupaten dan kota. “KI Sumbar sudah ada, ke depan idealnya kabupaten dan kota juga memiliki KI. Namun, memang belum semua daerah mampu membentuknya,” katanya.