Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027
Exspose Berita Utama, Sumbar
Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat

menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di gubenuran Sumbar.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumatera Barat.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya.

Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (ril/dprd_sumbar)

Komitmen Zero Halinar, Lapas Pamekasan Gelar Tes Urine Massal
Exspose Berita Utama, Pamekasan
Komitmen Zero Halinar, Lapas Pamekasan Gelar Tes Urine Massal

PAMEKASAN, EXSPOSEDID – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di dalam lingkungan hunian. Sebagai langkah nyata mewujudkan program Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba), pihak lapas menggelar tes urine massal bagi puluhan pegawai dan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (6/4).

Kegiatan yang dilakukan secara mendadak ini dipimpin langsung oleh jajaran struktural lapas, dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Proses pemeriksaan berlangsung di bawah pengawasan ketat tim kesehatan dan perawatan (keswat) serta petugas keamanan guna memastikan keabsahan sampel urine yang diambil.

Kepala Lapas Pamekasan menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Tes urine ini adalah bentuk keseriusan kami dalam memberantas narkoba. Tidak ada toleransi, baik bagi petugas maupun warga binaan. Semua wajib patuh terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan tersebut, puluhan petugas dari berbagai unit kerja serta ratusan warga binaan—baik yang dipilih secara acak maupun dari blok berisiko tinggi—menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil rapid test, seluruh sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif.

Tak hanya itu, petugas juga melakukan penggeledahan rutin di kamar hunian untuk memastikan tidak adanya barang terlarang seperti alat komunikasi ilegal maupun senjata tajam.

Pihak lapas memastikan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala maupun insidentil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga integritas lingkungan pemasyarakatan.

Melalui langkah transparan dan tegas ini, Lapas Pamekasan berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas.

“Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Namun kami tidak akan lengah. Sinergi pengawasan dan pembinaan akan terus diperkuat demi menjaga kondusivitas lapas,” tutup Kalapas. (ril)

Korwil Madura Juara Voli Putri di HUT PIPAS ke-22, Borong Gelar Bergengsi
Exspose Berita Utama, Pamekasan
Korwil Madura Juara Voli Putri di HUT PIPAS ke-22, Borong Gelar Bergengsi

SIDOARJO, EXSPOSEDID – Tim bola voli putri Koordinator Wilayah (Korwil) Madura tampil gemilang dalam turnamen yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur. Bertanding di GOR Delta Sidoarjo pada Minggu (5/4), Korwil Madura sukses keluar sebagai Juara 1 usai menaklukkan para pesaingnya dalam laga sengit.

Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT PIPAS ke-22 sekaligus Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, yang berlangsung meriah dengan partisipasi berbagai tim dari UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur.

Keberhasilan Korwil Madura tak lepas dari solidnya kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah tersebut. Salah satu penyumbang kekuatan tim berasal dari Lapas Kelas IIA Pamekasan yang mengirimkan pemain-pemain terbaiknya.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, tim Korwil Madura juga menorehkan prestasi individu. Salah satu pemain andalan mereka berhasil meraih gelar Pemain Terbaik (MVP) sepanjang turnamen, mempertegas dominasi tim di ajang tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan, Syukron Hamdani, yang hadir langsung memberikan dukungan, mengaku bangga atas capaian ini.

“Kemenangan ini bukan sekadar tentang skor di lapangan, tapi bukti nyata dari sinergi dan kekompakan seluruh UPT di Korwil Madura. Keikutsertaan Lapas Pamekasan bersama rekan-rekan dari UPT lain menunjukkan semangat sportivitas dan rasa kekeluargaan yang tinggi dalam menyambut HUT PIPAS dan Hari Bakti Pemasyarakatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berprestasi, baik di bidang olahraga maupun dalam menjalankan tugas pelayanan pemasyarakatan.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarpetugas dan anggota PIPAS di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Timur.

Dengan raihan Juara 1 dan gelar MVP, Korwil Madura membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dunia olahraga di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Timur. (ril)

Bangun Kolaborasi, Kantah Prabumulih dan KPP Pratama Perkuat Kerja Sama
Exspose Berita Utama, Prabumulih
Bangun Kolaborasi, Kantah Prabumulih dan KPP Pratama Perkuat Kerja Sama

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Joni Efendi, S.H., M.Kn., menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Prabumulih, Niken Evi Suryani, SST., Ak., M.Ak., Ph.D., beserta jajaran, Senin, (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Joni Efendi didampingi oleh Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran bersama jajaran Kantor Pertanahan.

Kunjungan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus silaturahmi antara kedua instansi, sebagai upaya mempererat hubungan kerja yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan mampu semakin memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Kepala KPP Pratama Prabumulih beserta jajaran sebagai langkah mempererat silaturahmi dan sinergi antar instansi. Hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini tentu akan terus kami tingkatkan, khususnya dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Joni Efendi.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Kota Prabumulih,” tambahnya.

Dengan sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ril)

Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global
Exspose Berita Utama, Sumbar
Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat.

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Muhidi. (ril/drprd_sumbar)

Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi
Exspose Berita Utama, Sumbar
Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi

PADANG, EXSPOSEDID – Langit pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi saksi semangat baru yang dibangun dari rutinitas sederhana: apel pagi. Namun kali ini, suasana terasa lebih hidup saat dipimpin langsung oleh Ismelda Jenreini,Senen(6/4).

Dengan langkah tegas dan sikap penuh wibawa, Ismelda Jenreini mengomandoi jalannya apel yang berlangsung khidmat. Barisan pegawai berdiri rapi, mencerminkan disiplin yang menjadi ruh utama dalam birokrasi modern. Tidak sekadar formalitas, apel pagi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan ritme kerja dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Ismelda menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran fungsi kedewanan

“Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi dan semangat kerja kita bersama,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Lebih jauh, Ismelda mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Menurutnya, pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota dewan hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai bekerja dengan komitmen tinggi dan standar kinerja yang terus ditingkatkan.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan institusi tidak lepas dari kekompakan tim dan kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Sekretariat DPRD Sumbar dituntut adaptif, responsif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ASN.

Ditambahkanya,melalui kegiatan rutin ini, semangat kolektif terus dibangun bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik, melayani lebih tulus, dan menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,”pungkasnya. (ril/dprd_sumbar)

Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK
Exspose Berita Utama, Sumbar
Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT di daerah tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan isu tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya yang dianut masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga berbagai fenomena sosial perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Ia menilai munculnya fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.

Meski demikian, kata Nanda, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

Terkait aspek regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur mengenai isu LGBT.

Namun demikian, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ujar Nanda kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan bahwa aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang.

Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (ril/dprd_sumbar)

Dua Gelombang Aksi APM di Prabumulih, Targetkan Kantor Pertamina dan DPRD
Exspose Berita Utama
Dua Gelombang Aksi APM di Prabumulih, Targetkan Kantor Pertamina dan DPRD

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Prabumulih Menggugat (LSM APM) memastikan akan menggelar dua gelombang aksi damai di Kota Prabumulih dalam waktu dekat.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal APM yang membahas secara rinci teknis pelaksanaan aksi, mulai dari titik lokasi, jumlah massa, hingga skema pengamanan di lapangan.

Berdasarkan hasil rapat, aksi pertama akan digelar pada 21 April 2026 di depan Kantor PT Pertamina di kawasan bundaran, dengan estimasi jumlah massa mencapai 1.000 orang.

Selanjutnya, aksi kedua dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026 di depan Kantor DPRD Kota Prabumulih, dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai 1.300 orang.

Ketua DPD APM, Aby Rahmad Rizki, menegaskan bahwa aksi yang akan dilaksanakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara damai dan konstitusional.

“Kami memastikan bahwa aksi ini murni bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. APM berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif, tertib, dan damai sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Aby, didampingi Sekretaris Jenderal Rendi Barlendo dan Ketua Koordinator Adi Susanto.

Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“Kami sudah mengingatkan seluruh massa aksi agar tetap fokus pada tujuan utama, tidak anarkis, dan mengikuti arahan koordinator lapangan. Ini aksi damai, bukan aksi yang menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen APM, Rendi Barlendo, menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan pelaksanaan aksi berjalan lancar.

“Kami akan menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait agar kegiatan ini berlangsung aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Koordinator APM, Adi Susanto, SE, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pengamanan internal, termasuk pembagian tugas bagi koordinator lapangan di masing-masing titik aksi.

“Kami sudah menyusun teknis di lapangan, mulai dari pengaturan massa hingga jalur orasi. Harapannya, aksi ini bisa berjalan tertib dan aspirasi yang disampaikan dapat diterima oleh pihak terkait,” ungkapnya.

APM berharap melalui dua gelombang aksi damai tersebut, aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, baik di lingkungan PT Pertamina maupun DPRD Kota Prabumulih. (ril/apm)

DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026
Exspose Berita Utama, Sumbar
DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka membahas penjadwalan agenda kegiatan Masa Sidang Kedua Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin (30/3/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta dihadiri seluruh anggota Badan Musyawarah.

Dalam rapat tersebut, Bamus membahas secara rinci penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD guna memastikan seluruh agenda berjalan efektif, terarah, dan tepat waktu.

Penjadwalan ini dinilai penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kedewanan selama masa sidang berlangsung, termasuk kegiatan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan agenda yang matang menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi kinerja lembaga.

“Melalui rapat ini, diharapkan seluruh agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun secara sistematis, selaras dengan prioritas kerja, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Muhidi. (ril/dprd_sumbar)

Sinergi BPN Sumsel–Hutama Karya, Tol Palembang–Betung Ditarget Rampung 2026
Exspose Berita Utama, Palembang
Sinergi BPN Sumsel–Hutama Karya, Tol Palembang–Betung Ditarget Rampung 2026

PALEMBANG, EXSPOSEDID — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., CODP., C.Med., bersama jajaran menerima kunjungan perwakilan PT Hutama Karya (Persero), Kamis, (2/4/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam rangka audiensi guna memperkuat sinergi antara BPN Sumsel dan Hutama Karya dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional, khususnya proyek jalan tol Palembang–Betung.

Pertemuan ini juga menjadi forum koordinasi untuk membahas perkembangan progres pekerjaan serta langkah percepatan penyelesaian proyek.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa progres pembangunan tol Palembang–Betung saat ini telah mencapai sekitar 98 persen hingga exit Tanjung Balai. Sementara itu, penyelesaian keseluruhan hingga exit Betung ditargetkan rampung 100 persen pada September 2026.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar seluruh pihak terkait, terutama dalam aspek pengadaan tanah dan penyelesaian administrasi pertanahan yang menjadi salah satu faktor kunci kelancaran proyek.

Kepala Kanwil BPN Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan proyek strategis nasional melalui optimalisasi layanan pertanahan.

“BPN Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen penuh mendukung percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung. Melalui koordinasi yang solid dan optimalisasi pelayanan pertanahan, kami memastikan proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara BPN Sumsel dan PT Hutama Karya (Persero) semakin kuat, sehingga pembangunan jalan tol Palembang–Betung dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. (ril)