Pendidikan Berbasis ABS-SBK Jadi Fokus Revisi Perda di Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu (6/5), di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris, serta para anggota dewan yang hadir.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hadir Sekretaris Daerah, Arry Yuswandi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar secara resmi menetapkan usul prakarsa terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi pendidikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Perubahan perda ini dinilai penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, hingga penguatan tata kelola pendidikan di daerah.

“Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis kita untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi,” ujar Nanda Satria dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Ranperda tersebut juga diarahkan untuk memastikan pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa internasional, sekaligus memperkokoh jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau dan penguatan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global dengan kekokohan jati diri lokal,” katanya.

Menurut Nanda, rancangan perda ini juga diharapkan memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus perlindungan hukum yang konkret bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.

“Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, unggul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan,” tutupnya.

Melalui penetapan usul prakarsa ini, DPRD Sumbar berharap pembahasan Ranperda dapat segera dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar menghasilkan regulasi yang relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. (ril)

Joni Efendi Pamit, Akhmad Syaikhu Resmi Pimpin Kantah Prabumulih

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Sinergi antara Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota Prabumulih kembali diperkuat melalui penyerahan Sertipikat Hak atas Aset milik pemerintah daerah, dalam sebuah momen penuh makna yang juga diwarnai pergantian kepemimpinan.

Penyerahan sertipikat tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah, H. Elman, serta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih.

“Penyerahan sertipikat ini merupakan langkah penting dalam memperkuat legalitas aset pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin baik dengan Kantor Pertanahan,” ujar H. Arlan.

Momentum ini tidak hanya menjadi simbol penguatan tata kelola aset daerah, tetapi juga menjadi ajang perpisahan dan perkenalan di lingkungan Kantor Pertanahan. Joni Efendi secara resmi berpamitan setelah mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama saya bertugas di Prabumulih. Saya berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan,” ungkap Joni Efendi.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Joni Efendi turut memperkenalkan penggantinya, Akhmad Syaikhu, yang kini dipercaya memimpin Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Ia hadir didampingi jajaran pejabat struktural, mulai dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, hingga Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Akhmad Syaikhu menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin.

“Kami siap melanjutkan program dan sinergi yang sudah berjalan dengan baik. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung program pemerintah daerah,” tegasnya.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak mengurangi soliditas dan kualitas kerja sama yang telah terbangun. Justru, menjadi awal baru untuk melanjutkan “estafet” sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Prabumulih.

Dengan komitmen yang terus dijaga, kedua instansi optimistis mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ril)

Evi Yandri: DPRD Sumbar Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Buruh

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menerima aksi unjuk rasa yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Senin (4/5), di Kantor DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Evi Yandri menegaskan bahwa DPRD Sumbar berkomitmen menerima serta menindaklanjuti seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para pekerja.

“Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindak lanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.

Ia menilai DPRD merupakan lembaga yang tepat bagi masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Menurutnya, kehadiran KSPSI Sumbar dan masyarakat ke DPRD Sumbar mewakili ribuan pekerja, karyawan, dan buruh di Sumatera Barat yang memiliki aspirasi serupa.

Dalam aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh Internasional, para demonstran menuntut kenaikan upah serta menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Selain soal upah, mereka juga menyoroti kebijakan sejumlah perusahaan yang dinilai belum berpihak kepada pekerja, termasuk persoalan hubungan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan dari personel kepolisian. (ril)

Ketua Komisi VI DPRD Sumbar Soroti Keterbatasan Anggaran Perbaikan Jalan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya ruas jalan rusak yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Menurut Doni, saat ini skema pembiayaan pembangunan infrastruktur masih banyak bergantung pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang difokuskan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.

“R3P memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan jalan rusak di Sumatera Barat sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum bencana melanda. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan provinsi terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.

“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tetapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.

Keterbatasan Fiskal Jadi Tantangan

Doni mengakui masih banyak infrastruktur rusak yang tidak berkaitan dengan bencana dan belum mendapat penanganan maksimal. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses perbaikan.

“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang menjadi tantangan, karena tidak semuanya bisa terakomodasi dalam skema R3P,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan dan perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas.

Optimalkan Program Inpres Jalan Daerah

Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang disiapkan pemerintah pusat.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.

Menurut Doni, program tersebut merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Kesiapan Daerah Jadi Kunci

Doni berharap pemerintah daerah menyiapkan perencanaan dan pengusulan program secara matang agar peluang memperoleh dukungan anggaran dari pusat tidak terlewatkan.

“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih merata, efektif, dan berkelanjutan. (ril)

Kantah Prabumulih Matangkan Program PTSL 2026 Lewat Rapat Koordinasi

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Joni Effendi, SH, M.Kn, bersama seluruh jajaran melaksanakan rapat koordinasi Tim PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Minggu (27/4/2026).

Rapat ini diikuti oleh seluruh unsur pelaksana, mulai dari Tim Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, hingga Satgas Administrasi PTSL Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis nasional di bidang pertanahan berjalan optimal di Kota Prabumulih.

Dalam arahannya, Kepala Kantah Prabumulih, Joni Effendi menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan PTSL sekaligus mengevaluasi progres kegiatan yang telah berjalan.

“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan seluruh tahapan PTSL berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar tim, baik dari sisi pengukuran fisik, penelitian yuridis, maupun administrasi, agar tidak terjadi kendala di lapangan.

Program PTSL sendiri merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara menyeluruh. Dengan percepatan yang terus didorong, diharapkan masyarakat Kota Prabumulih dapat segera merasakan manfaat dari program tersebut.

Rapat berlangsung dengan suasana koordinatif dan penuh komitmen dari seluruh peserta untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2026 di Kota Prabumulih. (ril)

Kepala Kantah Prabumulih Dijabat Ahmad Syaikhu

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kabar rotasi pejabat kembali terjadi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Prabumulih, Joni Effendi SH MKn, resmi mendapat promosi jabatan dan berpindah tugas sebagai Kepala Kantah di Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Joni Effendi saat dikonfirmasi pada Rabu (29/4/2026). Ia menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus bentuk kepercayaan pimpinan atas kinerja yang telah dijalankannya selama bertugas di Prabumulih.

“Benar, saya mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantah Muara Enim. Mohon doa agar dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru,” ujar Joni.

Selama menjabat di Prabumulih, Joni Effendi dikenal aktif mendorong percepatan layanan pertanahan, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agraria.

Sementara itu, posisi Kepala Kantah Prabumulih kini akan diisi oleh Ahmad Syaikhu SDIT MH. Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Pergantian ini menjadi bagian dari dinamika organisasi di tubuh BPN yang bertujuan meningkatkan kinerja serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dengan pengalaman yang dimiliki, baik Joni Effendi di tempat tugas barunya maupun Ahmad Syaikhu di Prabumulih, diharapkan sinergi pelayanan pertanahan di Sumatera Selatan semakin baik ke depannya. (ril)

Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025, DPRD Sumbar Penetapan Rekomendasi 

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris serta anggota DPRD Sumbar yang hadir.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama sejumlah OPD dan jajaran.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pada 16 Maret 2025, yang memuat capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja. Kedua, pendalaman oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD.

Dari hasil pembahasan, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 tetap berjalan baik, meskipun menghadapi tantangan berat seperti efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.

“Capaian program dan indikator makro ekonomi daerah secara umum tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Perbaikan

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta OPD atas kinerja yang telah dilakukan.

Namun demikian, DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya:

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, Target pendapatan daerah yang tidak tercapai, Sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.

Muhidi menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, meskipun tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ.

DPRD juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan.

“Kami berharap tindak lanjut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar konkret agar permasalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (ril)

9 Tahun DIFANEWS, Melangkah Lebih Maju dan Pasti

JAKARTA, EXSPOSEDID — Media online Difanews yang berada di bawah naungan Difa Media Indonesia resmi menginjak usia ke-9 tahun pada 27 April 2026. Sejak berdiri pada 27 April 2017, Difanews terus menunjukkan eksistensinya sebagai media yang konsisten menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang.

Mengusung tagline “Diary & Fact”, Difanews tidak sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga berperan sebagai pencatat berbagai peristiwa penting di tengah masyarakat. Mulai dari olahraga, sosial, hukum, hingga isu-isu nasional, seluruhnya dikemas dengan pendekatan faktual dan bertanggung jawab.

Selama hampir satu dekade perjalanan, Difanews terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Ragam konten yang dihadirkan menjadi bukti komitmen dalam menjawab kebutuhan informasi publik yang semakin dinamis.

Memasuki usia ke-9, Difanews tidak hanya fokus pada penguatan sektor media. Di bawah manajemen Difa Media Indonesia, perusahaan ini juga mengembangkan lini bisnis pembuatan jersey olahraga yang kini telah dikenal luas.

Tak berhenti di situ, pada tahun ini Difanews mulai melakukan langkah ekspansi strategis ke sektor teknologi informasi melalui kerja sama dengan Enqura.

Direktur Operasional Difanews, Saiful, mewakili CEO Fazhra Fawwaz Al Firman, menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan.

“Kerja sama pengembangan IT bersama Enqura menjadi langkah strategis kami dalam menghadapi era digital. Difanews tidak hanya ingin menjadi media informasi, tetapi juga bagian dari solusi teknologi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mitra,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis Difanews sekaligus membuka peluang inovasi yang lebih luas di masa mendatang.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana Difanews, Abdul Syakur, turut menyampaikan harapan di momentum hari jadi tersebut.

“Selamat ulang tahun ke-9 untuk Difanews. Semoga ke depan semakin berkembang, tetap konsisten dengan tagline Diary & Fact, serta terus menjadi media yang mencatat fakta dan menyampaikan kebenaran secara objektif dan berintegritas,” ungkapnya.

Perayaan ini menjadi refleksi perjalanan panjang sekaligus pijakan untuk melangkah lebih maju. Dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan profesionalisme, Difanews berkomitmen untuk terus relevan di tengah perubahan zaman.

Difanews — Diary & Fact, Mencatat Fakta, Menyampaikan Kebenaran.

Catatan Redaksi

Peringatan Hari Otonomi Daerah, Muhidi : Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat  

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat diwawancarai usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).

Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, namun diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Muhidi menilai, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.

Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.

“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.

Muhidi menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sementara itu, bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam amanat tersebut disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.

Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (ril)

Pentas Seni Palm Kids di Citimall Bikin Heboh, Talenta Anak-Anak Bersinar

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Suasana Citimall Prabumulih tampak semarak dan penuh antusiasme saat ratusan pengunjung menyaksikan penampilan siswa-siswi Palm Kids School dalam ajang Palmkids Performing Art. Kegiatan rutin tahunan ini kembali sukses digelar dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni yang memukau.

Kepala TK Palmkids Prabumulih, Levy Haznaini menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan rasa percaya diri sejak usia dini, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SD Palmkids Prabumulih, Agustina Dian Fiventi menambahkan bahwa kesuksesan acara tidak terlepas dari kolaborasi antara guru dan orang tua.

“Penampilan anak-anak hari ini merupakan hasil dari latihan yang intens serta dukungan penuh dari orang tua yang sangat antusias menyaksikan putra-putrinya tampil di atas panggung,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kota Prabumulih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, Darmadi, mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Palmkids tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi seni serta menanamkan nilai akhlak yang baik kepada peserta didik,” katanya saat hadir langsung menyaksikan penampilan siswa dari jenjang Playgroup, TK hingga SD.

Dalam kesempatan yang sama, Owner Palmkids Prabumulih, Vita Sandra didampingi suaminya, Yudhistira Perkasa, mengaku bangga atas kerja keras seluruh guru dan karyawan yang telah menyukseskan acara tersebut.

Ia bahkan memberikan apresiasi khusus berupa voucher tambahan dua kali lipat kepada peserta selama acara berlangsung.

Di sisi lain, Founder Palm Kids Palembang, Willius Ruslim berharap ke depan Palmkids Prabumulih dapat terus berkembang, termasuk membuka jenjang pendidikan SMP di kota ini.

“Kami berharap Palmkids Prabumulih semakin maju dan mampu melahirkan generasi emas yang unggul, baik dalam akademik maupun akhlak,” pungkasnya. (ril)