Akses Vital Putus Lima Bulan, DPRD Sumbar Minta Pemerintah Bergerak Cepat

PADANG PARIAMAN, EXSPOSEDID – Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy, menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, meski bencana banjir bandang yang merusak jembatan tersebut telah berlalu sekitar lima bulan.

Menurut Endarmy, Jembatan Anduriang merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak diterjang banjir bandang, jembatan itu menjadi jalur utama masyarakat, termasuk pelajar, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” ujar Endarmy, Senin (11/5).

Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu mengungkapkan, hingga saat ini warga masih mengandalkan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko, terutama ketika debit air meningkat dan arus sungai menjadi deras.

Meski tersedia jalur alternatif, menurutnya akses tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama karena jaraknya cukup jauh.

“Akses lain memang ada, tetapi memakan waktu lebih lama dan jaraknya juga cukup jauh,” katanya.

Endarmy mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan membangun jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal.

Selain itu, ia juga meminta dilakukan normalisasi sungai untuk mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.

Menurut Endarmy, percepatan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat, proses belajar mengajar, serta layanan sosial tidak terus terganggu.

Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, masyarakat masih menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. (ril)

Aspirasi Daerah Istimewa Minangkabau Mulai Dibahas DPRD Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mulai menindaklanjuti gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) dengan menyerahkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM kepada tim tenaga ahli DPRD untuk dikaji secara mendalam.

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari sisi hukum, konstitusi, sejarah, hingga implikasi terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

“Kita menindaklanjuti wacana DIM yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi, Senin (11/5/2026).

Menurut Muhidi, DPRD Sumbar ingin memastikan bahwa gagasan Daerah Istimewa Minangkabau memiliki landasan yang kuat serta mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.

“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap setiap gagasan strategis yang bertujuan memperkuat posisi budaya dan kekhususan Minangkabau, selama tetap sejalan dengan konstitusi dan regulasi nasional.

Naskah akademik tersebut sebelumnya diserahkan langsung oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau kepada Muhidi saat audiensi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar pada Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar, antara lain HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan dokumen turut didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar status Sumatera Barat diperkuat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui jalur konstitusional.

Menurut BP2DIM, penguatan status tersebut penting guna menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Audiensi sebelumnya juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus BP2DIM, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija. (ril)

Sumbar Butuh Langkah Cepat dan Terukur untuk Pemulihan Pascabencana

PADANG, EXSPOSEDID– Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan pascabencana melalui APBD 2027.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V pada Senin (11/5/2026).

Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih sangat besar.

“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.

Ia menyebut total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi.

Doni mengatakan berbagai usulan penanganan infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar lebih diintensifkan.

“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.

Menurut Doni, pemerintah provinsi juga harus aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu dinilai penting agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.

Ia menjelaskan sejumlah usulan penanganan infrastruktur nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor jalan, sungai, dan irigasi.

“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.

Selain itu, Doni juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, kesiapan dokumen teknis akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat sinergi dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni.  (ril)

Doni Harsiva Yandra: Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang Harus Jadi Prioritas 2027

PADANG PARIAMAN, EXSPOSEDID – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan penanganan ruas Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang serta Jembatan Anduriang harus menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2027.

Menurut Doni, dua proyek strategis tersebut sangat dinantikan masyarakat karena menjadi akses vital yang terdampak bencana alam beberapa waktu lalu.

Penegasan itu disampaikan usai Doni memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama instansi teknis, antara lain Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumatera Barat pada Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana.

“Khusus ruas jalan Pasar Baru–Alahan Panjang itu ditangani pemerintah pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” ujar Doni usai rapat di Gedung DPRD Sumbar.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan dari instansi teknis, kedua proyek saat ini masih berada pada tahap perencanaan teknis.

“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” katanya.

Doni menekankan, kesiapan dokumen Detail Engineering Design (DED) menjadi syarat penting agar pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran.

“Kalau DED sudah siap, pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya. Kita tidak ingin anggaran terhambat hanya karena masalah administrasi,” tegasnya.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi pascabencana di Sumatera Barat juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pemulihan lahan pertanian.

Doni berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal agar rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung maksimal, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih.

“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya. (ril)

Menabung di Bank Nagari, Masyarakat Ikut Berkontribusi untuk Pembangunan Daerah

SOLOK, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong seluruh kepala daerah di Sumbar untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Nagari guna mendukung pembangunan daerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Muhidi, penguatan bank milik daerah tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah sekaligus memperluas dukungan permodalan bagi pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri acara Penarikan Gebyar Hadiah Bank Nagari yang digelar di Kota Solok, Minggu (10/5).

Muhidi mengapresiasi langkah Bank Nagari yang terus meningkatkan minat masyarakat untuk menabung melalui berbagai program dan inovasi pelayanan.

“Dengan menabung di Bank Nagari, masyarakat mendapatkan manfaat ganda. Selain berkesempatan memperoleh hadiah, dana yang tersimpan di Bank Nagari juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujar Muhidi.

Ia berharap Bank Nagari terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan berbagai kemudahan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di tengah ketatnya industri perbankan.

“Bank Nagari harus terus berinovasi agar pelayanan semakin maksimal, mudah diakses masyarakat, dan mampu mengikuti perkembangan digitalisasi perbankan,” katanya.

Muhidi menegaskan, semakin besar kepercayaan masyarakat untuk menabung di Bank Nagari, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk terus berkontribusi terhadap perkembangan Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

“Bank Nagari memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM. Karena itu, Gebyar Bank Nagari ini diharapkan terus memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Muhidi menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang undian.

“Selamat kepada para pemenang undian. Semoga ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, dan Wali Kota Kota Solok Ramadhani Kirana Putra.

Turut hadir Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian, Direktur Kredit dan Syariah Hafid Dauli, Direktur Operasional Zilfa Efrizon, Direktur Kepatuhan Sukardi, pimpinan cabang Bank Nagari, unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan ribuan nasabah.

Pada penarikan undian tersebut, nasabah Bank Nagari Cabang Solok, Eri Suryatini, berhasil memenangkan hadiah utama satu unit Toyota Fortuner dari total hadiah Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari senilai Rp3 miliar.

Sementara itu, satu unit Mitsubishi Xpander Exceed dimenangkan nasabah Bank Nagari Cabang Simpang Empat, Romatio Naibaho. Sedangkan nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Rio Rusman, memperoleh satu unit Honda Brio Satya.

Dalam kegiatan yang dipadati ribuan masyarakat tersebut, panitia juga mengundi hadiah lima paket perjalanan umrah, tiga unit Yamaha NMAX Neo S, 56 unit Honda Vario, serta 10 keping emas masing-masing seberat 2,5 gram. (ril)

Pendidikan Berbasis ABS-SBK Jadi Fokus Revisi Perda di Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu (6/5), di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris, serta para anggota dewan yang hadir.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hadir Sekretaris Daerah, Arry Yuswandi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar secara resmi menetapkan usul prakarsa terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi pendidikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Perubahan perda ini dinilai penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, hingga penguatan tata kelola pendidikan di daerah.

“Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis kita untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi,” ujar Nanda Satria dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Ranperda tersebut juga diarahkan untuk memastikan pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa internasional, sekaligus memperkokoh jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau dan penguatan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global dengan kekokohan jati diri lokal,” katanya.

Menurut Nanda, rancangan perda ini juga diharapkan memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus perlindungan hukum yang konkret bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.

“Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, unggul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan,” tutupnya.

Melalui penetapan usul prakarsa ini, DPRD Sumbar berharap pembahasan Ranperda dapat segera dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar menghasilkan regulasi yang relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. (ril)

Evi Yandri: DPRD Sumbar Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Buruh

PADANG, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menerima aksi unjuk rasa yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Senin (4/5), di Kantor DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Evi Yandri menegaskan bahwa DPRD Sumbar berkomitmen menerima serta menindaklanjuti seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para pekerja.

“Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindak lanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.

Ia menilai DPRD merupakan lembaga yang tepat bagi masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Menurutnya, kehadiran KSPSI Sumbar dan masyarakat ke DPRD Sumbar mewakili ribuan pekerja, karyawan, dan buruh di Sumatera Barat yang memiliki aspirasi serupa.

Dalam aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh Internasional, para demonstran menuntut kenaikan upah serta menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Selain soal upah, mereka juga menyoroti kebijakan sejumlah perusahaan yang dinilai belum berpihak kepada pekerja, termasuk persoalan hubungan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan dari personel kepolisian. (ril)

Ketua Komisi VI DPRD Sumbar Soroti Keterbatasan Anggaran Perbaikan Jalan

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya ruas jalan rusak yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Menurut Doni, saat ini skema pembiayaan pembangunan infrastruktur masih banyak bergantung pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang difokuskan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.

“R3P memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan jalan rusak di Sumatera Barat sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum bencana melanda. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan provinsi terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.

“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tetapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.

Keterbatasan Fiskal Jadi Tantangan

Doni mengakui masih banyak infrastruktur rusak yang tidak berkaitan dengan bencana dan belum mendapat penanganan maksimal. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses perbaikan.

“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang menjadi tantangan, karena tidak semuanya bisa terakomodasi dalam skema R3P,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan dan perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas.

Optimalkan Program Inpres Jalan Daerah

Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang disiapkan pemerintah pusat.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.

Menurut Doni, program tersebut merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Kesiapan Daerah Jadi Kunci

Doni berharap pemerintah daerah menyiapkan perencanaan dan pengusulan program secara matang agar peluang memperoleh dukungan anggaran dari pusat tidak terlewatkan.

“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih merata, efektif, dan berkelanjutan. (ril)

Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025, DPRD Sumbar Penetapan Rekomendasi 

PADANG, EXSPOSEDID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris serta anggota DPRD Sumbar yang hadir.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama sejumlah OPD dan jajaran.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pada 16 Maret 2025, yang memuat capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja. Kedua, pendalaman oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD.

Dari hasil pembahasan, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 tetap berjalan baik, meskipun menghadapi tantangan berat seperti efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.

“Capaian program dan indikator makro ekonomi daerah secara umum tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Perbaikan

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta OPD atas kinerja yang telah dilakukan.

Namun demikian, DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya:

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, Target pendapatan daerah yang tidak tercapai, Sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.

Muhidi menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, meskipun tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ.

DPRD juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan.

“Kami berharap tindak lanjut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar konkret agar permasalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (ril)

Peringatan Hari Otonomi Daerah, Muhidi : Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat  

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat diwawancarai usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).

Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, namun diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Muhidi menilai, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.

Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.

“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.

Muhidi menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sementara itu, bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam amanat tersebut disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.

Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (ril)