Ketua DPRD Sumbar Muhidi Siap Tajamkan Kinerja
Exspose Berita Utama, Sumbar
Ketua DPRD Sumbar Muhidi Siap Tajamkan Kinerja

MAGELANG, EXSPOSEDID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjadi salah satu dari 557 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpina Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 15 hingga 19 April 2026.

Muhidi, siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mempertajam kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia berharap kegiatan tersebut berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi saat ditemui sebelum keberangkatan.

Program tersebut menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal berjalan lebih efektif serta selaras dengan agenda nasional.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta dibekali materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer. Kegiatan KPPD 2026 dibuka langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.

Untuk diketahui, program tersebut diikuti 557 ketua DPRD se Indonesia, dan hasil kerjasama dengan Lemhannas RI serta berbagai asosiasi DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk para pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tujuan utama retret KPPD bagi ketua DPRD seluruh Indonesia adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman utuh terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, serta memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. (ril)

Perkuat Inklusivitas, DPRD Sumbar Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas
Exspose Berita Utama, Sumbar
Perkuat Inklusivitas, DPRD Sumbar Siap Akomodir Kebutuhan Disabilitas

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (ril/dprd_sumbar)

 

Potensi Besar Udang Vaname, DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi Strategis
Exspose Berita Utama, Sumbar
Potensi Besar Udang Vaname, DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi Strategis

PADANG, EXSPOSEDID – Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui produksi pembenihan udang vaname di UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah, Rabu (8/4), bertempat di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli.

Dalam pertemuan itu, berbagai aspek pengembangan sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname, menjadi fokus utama pembahasan.

Diskusi yang berlangsung intens ini menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra potensial dalam mendukung peningkatan produksi benih udang berkualitas.

“Kita optimis upaya tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumatera Barat,” ujar HM Nurnas.

Selain itu, rapat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pembahasan ini, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Sumatera Barat. (ril/dprd_sumbar)

Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027
Exspose Berita Utama, Sumbar
Di Tengah Keterbatasan Anggaran, DPRD Sumbar Fokus Kawal RKPD 2027

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat

menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di gubenuran Sumbar.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumatera Barat.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya.

Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (ril/dprd_sumbar)

Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global
Exspose Berita Utama, Sumbar
Tingkatkan Daya Saing, Muhidi Dorong UMKM Go Nasional dan Global

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat.

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Muhidi. (ril/drprd_sumbar)

Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi
Exspose Berita Utama, Sumbar
Disiplin Bukan Sekadar Kehadiran, Ini Pesan Ismelda Saat Apel Pagi

PADANG, EXSPOSEDID – Langit pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi saksi semangat baru yang dibangun dari rutinitas sederhana: apel pagi. Namun kali ini, suasana terasa lebih hidup saat dipimpin langsung oleh Ismelda Jenreini,Senen(6/4).

Dengan langkah tegas dan sikap penuh wibawa, Ismelda Jenreini mengomandoi jalannya apel yang berlangsung khidmat. Barisan pegawai berdiri rapi, mencerminkan disiplin yang menjadi ruh utama dalam birokrasi modern. Tidak sekadar formalitas, apel pagi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan ritme kerja dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Ismelda menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran fungsi kedewanan

“Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi dan semangat kerja kita bersama,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Lebih jauh, Ismelda mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Menurutnya, pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota dewan hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai bekerja dengan komitmen tinggi dan standar kinerja yang terus ditingkatkan.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan institusi tidak lepas dari kekompakan tim dan kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Sekretariat DPRD Sumbar dituntut adaptif, responsif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ASN.

Ditambahkanya,melalui kegiatan rutin ini, semangat kolektif terus dibangun bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik, melayani lebih tulus, dan menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,”pungkasnya. (ril/dprd_sumbar)

Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK
Exspose Berita Utama, Sumbar
Nanda Satria: Isu LGBT Harus Disikapi Bijak Sesuai Nilai ABS-SBK

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT di daerah tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan isu tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya yang dianut masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga berbagai fenomena sosial perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Ia menilai munculnya fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.

Meski demikian, kata Nanda, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

Terkait aspek regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur mengenai isu LGBT.

Namun demikian, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ujar Nanda kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan bahwa aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang.

Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (ril/dprd_sumbar)

DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026
Exspose Berita Utama, Sumbar
DPRD Sumbar Gelar Rapat Bamus, Bahas Penjadwalan Agenda Masa Sidang II 2026

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka membahas penjadwalan agenda kegiatan Masa Sidang Kedua Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin (30/3/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta dihadiri seluruh anggota Badan Musyawarah.

Dalam rapat tersebut, Bamus membahas secara rinci penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD guna memastikan seluruh agenda berjalan efektif, terarah, dan tepat waktu.

Penjadwalan ini dinilai penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kedewanan selama masa sidang berlangsung, termasuk kegiatan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan agenda yang matang menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi kinerja lembaga.

“Melalui rapat ini, diharapkan seluruh agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun secara sistematis, selaras dengan prioritas kerja, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Muhidi. (ril/dprd_sumbar)

Suasana Hangat Halal Bi Halal, Aida Sampaikan Pesan Kebersamaan
Exspose Berita Utama, Sumbar
Suasana Hangat Halal Bi Halal, Aida Sampaikan Pesan Kebersamaan

PADANG, EXSPOSEDID -Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Aida, melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Guguak pada Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aida menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh anggota PGRI yang hadir.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, untuk terus memperkuat kebersamaan dan semangat dalam membangun dunia pendidikan di daerah.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali fitri dan selalu berada dalam rahmat Allah SWT,” ucap Aida dalam sambutannya.

Kegiatan Halal Bi Halal ini turut diisi dengan ramah tamah dan saling bermaafan antar sesama anggota PGRI, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kekeluargaan yang menjadi semangat utama dalam momentum Idulfitri.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan para tenaga pendidik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Guguak. (ril/dprd_sumbar)

Permudah Akses Warga, Verry Mulyadi Usulkan Jalan Baru di Padang Besi–Baringin
Exspose Berita Utama, Sumbar
Permudah Akses Warga, Verry Mulyadi Usulkan Jalan Baru di Padang Besi–Baringin

PADANG, EXSPOSEDID – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, mendorong rencana pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Batu Gadang, Padang Besi dan Kelurahan Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Rencana pembangunan jalan tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempermudah akses warga menuju berbagai fasilitas umum di wilayah tersebut.

Verry Mulyadi menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan lokasi bersama sejumlah pihak terkait pada Jumat (3/4) di kawasan Kelurahan

Batu Gadang, Padang Besi dan Kelurahan Baringin.

Menurutnya, pembangunan jalan penghubung antar kelurahan tersebut merupakan kebutuhan yang sudah lama diharapkan masyarakat setempat.

“Rencana pembangunan jalan ini akan kita dorong melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat segera direalisasikan,” ujar Verry Mulyadi.

Ia berharap pembangunan akses jalan tersebut dapat segera terlaksana sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Verry, keberadaan jalan penghubung ini nantinya akan membantu memperlancar aktivitas warga, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Salah satu manfaat utama dari pembangunan jalan tersebut adalah mempermudah akses bagi para pelajar yang bersekolah di SMP Negeri 38 Padang.

Dengan adanya jalan baru itu, jarak tempuh para siswa menuju sekolah diperkirakan akan menjadi lebih dekat dan lebih mudah dilalui.

Selain mendukung sektor pendidikan, pembangunan jalan Batu Gadang, Padang Besi dan Baringin juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Akses transportasi yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih cepat menjangkau kawasan Batuang Taba By Pass yang menjadi salah satu jalur utama di Kota Padang.

Hal ini diharapkan dapat menghemat waktu perjalanan warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk berbagai keperluan.

Peninjauan lokasi tersebut juga dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, serta beberapa lurah dari wilayah sekitar.

Beberapa lurah yang hadir di antaranya Lurah Batu Gadang, Lurah Baringin, Lurah Tarantang, dan Lurah Padang Besi. Kegiatan ini juga diikuti ratusan masyarakat setempat.

Salah seorang warga, Yuliambri, menyampaikan rasa terima kasih kepada Verry Mulyadi yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan tersebut.

“Kami masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Verry Mulyadi yang telah turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memperjuangkan pembangunan jalan ini,” katanya.

Menurutnya, pembangunan jalan penghubung Batu Gadang–Baringin sudah lama dinantikan masyarakat karena selama ini akses antar wilayah masih terbatas.

Ia mengatakan, warga harus memutar cukup jauh untuk menuju wilayah sekitar maupun ke sejumlah fasilitas umum.

Dengan adanya jalan baru nantinya, aktivitas masyarakat diyakini akan menjadi lebih mudah dan efisien.

Sementara itu, Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pembangunan jalan tersebut.

Menurutnya, peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang direncanakan menjadi jalur penghubung antar kelurahan.

“Peninjauan ini penting untuk mengetahui kondisi teknis di lapangan sehingga perencanaan pembangunan dapat disusun secara lebih matang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil peninjauan dan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan rencana pembangunan jalan tersebut dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Verry Mulyadi merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024–2029 dari Partai Gerindra dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi pembangunan. (ril/dprd_sumbar)