Pemdes Karang Bindu Salurkan BLT Tahap I Tahun 2026, 32 KPM Terima Rp900 Ribu

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Pemerintah Desa (Pemdes) Karang Bindu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap I tahun anggaran 2026 kepada masyarakat yang berhak menerima, pada Rabu (2/4/2026).

Penyaluran BLT tahap pertama ini diberikan kepada sebanyak 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, yakni periode Januari hingga Maret 2026, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900 ribu per KPM.

Kepala Desa Karang Bindu, Iin Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyalurkan BLT tahap pertama kepada 32 KPM. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Iin Saputra.

Ia juga berpesan kepada seluruh penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran.

“Kami berharap bantuan yang sudah diserahkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kebutuhan yang penting seperti membeli bahan pokok, kebutuhan anak sekolah, maupun keperluan mendesak lainnya,” tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa proses penyaluran BLT dilakukan secara transparan dan sesuai dengan data yang telah diverifikasi, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Data penerima sudah melalui proses pendataan dan verifikasi. Kami berupaya agar bantuan ini tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga yang berhak,” jelasnya.

Penyaluran BLT tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar, serta disaksikan oleh perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Masyarakat penerima bantuan pun tampak antusias dan bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemdes Karang Bindu atas bantuan yang telah diberikan.
“Kami sangat terbantu dengan adanya BLT ini, apalagi disalurkan untuk tiga bulan sekaligus. Ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Dengan adanya penyaluran BLT Dana Desa ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Karang Bindu serta membantu meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. (ril)

Sembunyikan Sabu di Balik Casing HP lalu Taruh di Pinggir Jalan, Kurir Narkoba di Prabumulih Tak Lolos dari Pengamatan Polisi

PRABUMULIH, EXSPOSEDID — Jajaran Polres Prabumulih di bawah naungan Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap modus baru peredaran narkotika jenis sabu dengan cara menyembunyikan barang bukti di dalam casing handphone dan menaruhnya di pinggir jalan sebagai titik transaksi.

Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis (2/4/2026) sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Padat Karya, Perumahan BRI, Kelurahan Muara Dua Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, petugas mengamankan tersangka berinisial G (29), seorang buruh warga Prabumulih.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba Muhammad Arafah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan dan observasi di lapangan.

Saat dilakukan pemantauan, petugas mencurigai gerak-gerik tersangka yang terlihat meletakkan sebuah handphone di pinggir jalan. Petugas kemudian mengamankan tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut.

Hasil pemeriksaan mengungkap adanya satu paket sabu seberat bruto 1,78 gram yang disembunyikan di balik casing bagian belakang handphone, dibungkus menggunakan kertas timah rokok.

Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut merupakan miliknya yang akan diserahkan kepada seorang pembeli berinisial R dengan harga Rp300.000 melalui metode tanpa tatap muka langsung.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi satu paket sabu, satu unit handphone merek Realme warna biru, satu lembar kertas timah rokok, serta satu lembar tisu putih.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. ketentuan KUHP yang berlaku, dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun.

Kasat Resnarkoba Polres Prabumulih, Muhammad Arafah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat.

“Modus penyembunyian sabu di dalam casing handphone dan sistem penempatan di titik tertentu merupakan upaya pelaku untuk menghindari penangkapan. Namun anggota kami mampu mendeteksi gerakan mencurigakan tersebut. Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pihak lain yang terlibat,” tegasnya.

Kapolres Prabumulih, Bobby Kusumawardhana, menyatakan bahwa pengungkapan ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika terus beradaptasi dengan berbagai modus baru.

“Kami tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mempelajari setiap pola baru yang digunakan agar sistem deteksi kami semakin kuat. Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif memberikan informasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus meningkatkan metode penegakan hukum seiring perkembangan modus operandi pelaku.

“Tidak ada modus yang tidak dapat kami ungkap. Kami akan terus bergerak dan memastikan peredaran narkotika di Sumatera Selatan dapat ditekan secara maksimal,” ujarnya.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Prabumulih masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok dan pembeli yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke berbagai lini serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. (ril)

Dukung Visi Presiden, Polda Sumsel Terjunkan Ribuan Personel Amankan Ibadah Paskah

PALEMBANG, EXSPOSEDID— Polda Sumatera Selatan memperkuat stabilitas keamanan nasional sekaligus menjamin kebebasan beragama melalui pengamanan ketat rangkaian ibadah Jumat Agung 2026 di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan implementasi nyata kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung agenda pemerintah menjaga toleransi dan kondusivitas nasional.

Kapolda Sumsel, Sandi Nugroho, memastikan kehadiran negara melalui jajaran kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang menjalankan ibadah peringatan Wafatnya Yesus Kristus.

Pengamanan berskala besar ini melibatkan sebanyak 2.671 personel gabungan yang terdiri dari 2.425 anggota Polri dan 246 personel TNI. Seluruh personel tersebut disiagakan untuk mengamankan 404 gereja yang tersebar di 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan pada Jumat (3/4/2026).

Monitoring langsung dilakukan oleh para pejabat utama kewilayahan guna memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan optimal. Kapolrestabes Palembang, Sonny Mahar Budi Adityawan, meninjau langsung situasi di sejumlah gereja besar, sementara Kapolres jajaran turut memimpin pengamanan di wilayah masing-masing.

Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Pengamanan Perayaan Paskah 2026 yang berlangsung selama empat hari, mulai dari Kamis Putih hingga Minggu Paskah. Di Kota Palembang sendiri, sebanyak 510 personel disiagakan untuk mengamankan 64 gereja, sementara wilayah lain seperti Banyuasin dan Musi Rawas juga mengerahkan ratusan personel sesuai kebutuhan wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel mengedepankan langkah preemtif dan preventif secara humanis sesuai prinsip Presisi Polri. Tim Jibom dari Sat Brimob Polda Sumsel melakukan sterilisasi di setiap gereja sebelum ibadah dimulai guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Selain itu, personel di lapangan juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi ibadah serta dukungan layanan kesehatan dari tim medis. Pendekatan ini memastikan tidak hanya keamanan, tetapi juga kenyamanan jemaat selama beribadah.

Kapolrestabes Palembang menegaskan bahwa seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dalam bertugas.

“Kami hadir sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Pengamanan dilakukan secara maksimal tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas nasional.

“Sinergi TNI-Polri dalam pengamanan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegasnya.

Dengan kesiapan personel dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Polda Sumatera Selatan optimistis rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan penuh toleransi.

Pengamanan ini sekaligus memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan dikenal dengan predikat zero conflict, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (ril)

Permudah Akses Warga, Verry Mulyadi Usulkan Jalan Baru di Padang Besi–Baringin

PADANG, EXSPOSEDID – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, mendorong rencana pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Batu Gadang, Padang Besi dan Kelurahan Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Hadiri Entry Meeting BPK, DPRD Sumbar Soroti Transparansi APBD

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya. (ril/drpd_sumbar)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Pajak Air Tanah,

SOLOK SELATAN, EXSPOSEDID – Pajak air permukaan (PAP) merupakan amanah undang-undang yang menjadi tanggung jawab bersama agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal. Apalagi PAP bukanlah objek pajak baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2022 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat mensosialisasikan PAP di Solok Selatan, Rabu (1/4). Sosialisasi tersebut dilaksanakan DPRD Sumbar bersama pemprov.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekdakab Solok Selatan, Forkopimda Solok Selatan, Kepala BPKD Solok Selatan, industri dan perusahaan di lingkungan Solok Selatan.

Turut hadir pula Tim Ahli DPRD Sumbar, M. Nurnas dan Raflis.

Evi Yandri mengatakan dikarenakan merupakan amanat undang-undang maka semua unsur memiliki kewajiban dan tanggung jawab menaatinya. Terutama bagi wajib pajak PAP, yakni perusahaan -perusahaan yang memanfaatkan air permukaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan komirsil.

Pemerintah pun, lanjut Evi, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan agar PAP bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai regulasi yang ada. Untuk itulah DPRD bersama pemprov aktif melaksanakan sosialisasi PAP ke kabupaten/kota.

“Solok Selatan menjadi daerah terakhir dalam destinasi sosialisasi perda yang telah DPRD bersama pemprov agendakan. Sebelumnya di enam kabupaten/kota lainnya telah kami laksanakan pula,” katanya.

Sosialisasi akan dilanjutkan DPRD bersama pemprov ke direksi perusahaan yang ada di berbagai daerah.

Evi menambahkan, di Sumbar pemungutan PAP telah dilaksanakan sejak 2023. Peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernurnya sudah ada semenjak itu. Namun belum optimal sesuai amanat undang-undang.

“Setelah kami di DPRD kaji bersama tim ahli dan Pemprov Sumbar ternyata ada item yang luput. Untuk itulah sekarang kita sempurnakan dan optimalkan,” katanya.

Evi menjelaskan selama ini pemungutan PAP dilakukan pada PDAM atau PLTA. Namun setelah kita cermati bukan hanya PDAM dan PLTA.

Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 pajak air permukaan dipungut untuk semua air permukaan yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk usaha komersil dan industri.

“Jadi wajib pajaknya bukan hanya PDAM, PLT, perusahaan sawit saja. Namun juga wisata air, industri perikanan, industri pertanian, industri perkebunan dan sejenisnya yang memanfaatkan air permukaan untuk komersil. Ini berdasarkan UU tersebut,” papar Evi.

Perusahaan yang memanfaatkan air Alisan sungai, aliran air hujan, air danau dan sejenisnya juga menjadi wajib pajak PAP.

Evi mengatakan pengoptimalan pemungutan pajak, bukan hanya PAP perlu dilakukan. Tujuannya agar fiskal daerah tetap bisa menutupi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi mengingat pemerintah pusat telah menerapkan efesiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya jumlah dana transfer ke daerah.

“Jadi pada sosialisasi ini kami berharap manfaatkanlah untuk memahami PAP. Sangat dibolehkan bertanya dan berdiskusi. Kami juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota termasuk Solok Selatan yang telah mendukung,” paparnya.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi yang mewakili gubernur saat kegiatan tersebut mengatakan PAP penting karena bukan menyangkut hal teknis saja. Tapi sangat strategis menyangkut kemandirian fiskal, keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“PAP ini induk dasarnya adalah undang-undang dasar pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini melandasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, memastikan negara mengatur pemanfaatan air dan tanah agar adil serta berkelanjutan, tegasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait air permukaan, sementara air tanah merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Air permukaan bukanlah milik perorangan atau kelompok. Melainkan milik bersama yang pemanfaatnya perlu mengikuti regulasi pemerintah.

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi saat sosialisasi tersebut asar pembangunan di provinsi dan kabupaten kota bisa dilaksanakan dengan optimal maka perlu dukungan berbagai pihak.

“Semua unsur kami minta ikut bersama-sama mendukung pembangunan bersama pemerintah. Dengan begitu pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat,” kata Yulian. (ril/dprd_sumbar)

Sekretariat DPRD Sumbar Gelar Rapat Perdana Tim Ahli 2026, Perkuat Sinergi dan Kinerja

PADANG, EXSPOSEDID – Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Dahrul Idris, menggelar rapat perdana bersama Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2026, Selasa, (31/3).

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, beserta seluruh anggota Tim Ahli lainnya.

Dalam sambutannya, Sekwan Maifrizon menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Tim Ahli. Hal ini dinilai penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat secara optimal.

Berbagai hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama terkait peran dan kontribusi Tim Ahli dalam memberikan kajian, masukan, serta dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas kedewanan.

“Rapat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan,” ujar Maifrizon.

Senada dengan itu, Ketua Tim Ahli HM Nurnas berharap melalui rapat perdana ini dapat terjalin kolaborasi yang solid antara Sekretariat DPRD dan Tim Ahli.

“Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat mewujudkan kinerja yang profesional, efektif, dan akuntabel,” pungkasnya. (ril/dprd_sumbar)

Forkopimda Sumbar Silaturahmi ke Rumah Dinas Ketua DPRD Usai Salat Idul Fitri

PADANG, EXSPOSEDID – Usai menunaikan Salat Idulfitri di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (21/3), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan silaturahmi ke rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.

Muhidi mengatakan, keharmonisan hubungan antara unsur pimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan yang tidak mudah.

“Silaturahmi Idulfitri yang dilakukan oleh unsur Forkopimda sangat penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antar lembaga di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, momentum Idulfitri menjadi bagian penting dalam membangun harmonisasi yang solid antar Forkopimda. Hal ini dinilai sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Ia menambahkan, dengan terjalinnya komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis, koordinasi antar lembaga akan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat.

Selain menerima kunjungan Forkopimda, Muhidi juga menggelar open house Idulfitri selama dua hari, yakni pada 21 hingga 22 Maret 2026 di rumah dinasnya.

Pada hari pertama open house, tidak hanya unsur Forkopimda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga turut hadir untuk bersilaturahmi.
Sementara itu, pada hari kedua, open house dibuka untuk masyarakat umum yang ingin datang bersilaturahmi langsung dengan Ketua DPRD Sumbar.

Dalam kegiatan tersebut, para tamu disuguhi berbagai hidangan khas Lebaran, sehingga suasana kebersamaan dan kekeluargaan semakin terasa hangat.

Melalui momentum Idulfitri ini, Muhidi berharap nilai-nilai silaturahmi, persatuan, dan kebersamaan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Sumatera Barat ke depan. (ril/dprd_sumbar)

Rapat Paripurna LKPJ, DPRD Minta Solusi Nyata untuk Pemulihan Ekonomi

PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (16/3/2026).

Sorotan utama mengarah pada tekanan fiskal daerah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta penanganan dampak bencana yang dinilai belum optimal. Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy disebut langsung diuji oleh berbagai tantangan berat.

Rentetan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota sepanjang 2025 tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang aktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 3,37 persen, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.

DPRD menilai, kondisi ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi situasi pascabencana. Di sisi lain, ruang fiskal daerah juga semakin sempit akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Meski angka kemiskinan tercatat turun menjadi 5,31 persen, DPRD mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam forum paripurna.

Sebagai tindak lanjut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara mendalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi ini menegaskan bahwa capaian yang ada saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan yang terus meningkat di daerah. (ril/dprd_sumbar)