Palm Kids School Prabumulih Lepas 80 Siswa, Siapkan Generasi Berkarakter Menuju Masa Depan Gemilang

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa-siswi Palm Kids School Prabumulih yang digelar di Hall 2 Prabumulih, Sabtu (13/6/2026). Sebanyak 80 siswa dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) resmi dilepas setelah menyelesaikan pendidikan mereka di Palm Kids.

Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri para orang tua siswa, tenaga pendidik, manajemen Palm Kids, serta sejumlah tamu undangan dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Kepala SD Palm Kids Prabumulih, Agustina Dian Fiventi, mengungkapkan bahwa momen pelepasan siswa merupakan saat yang membahagiakan sekaligus mengharukan bagi seluruh keluarga besar Palm Kids.

“Hari ini adalah hari di mana kami harus menyerahkan kembali putra-putri terbaik kepada orang tua setelah menempuh jenjang pendidikan dasar di TK dan SD Palm Kids. Kami bangga melihat perkembangan mereka selama belajar bersama kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala TK Palm Kids, Levy Haznaini, memberikan pesan mendalam kepada para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Selamat kepada anak-anak semua. Hari ini adalah langkah awal menuju masa depan kalian. Ingatlah pesan kami, kejarlah ilmu sampai ke negeri China, tetapi bawalah adab ke mana pun kaki kalian melangkah. Karena di akhirat nanti yang ditimbang bukan berapa banyak buku yang kamu baca, tetapi berapa banyak hati yang kamu jaga,” pesannya disambut tepuk tangan hadirin.

Founder Palm Kids Palembang, Ir. Willius Ruslim, mengaku bangga atas capaian para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Palm Kids.

“Hari ini kami sangat bangga dan terharu melepas 80 siswa. Kami percaya bekal yang diberikan selama mereka belajar di Palm Kids akan menjadi pondasi yang kuat untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Sebab, yang kami tanamkan bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga akhlak dan pendidikan karakter,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Palm Kids, Yudhistira Perkasa, S.T., mengungkapkan harapannya agar Palm Kids dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi dunia pendidikan di Kota Prabumulih.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar Palm Kids Prabumulih dapat segera membuka jenjang SMP di Kota Prabumulih. Ini menjadi salah satu langkah kami untuk terus mendampingi tumbuh kembang peserta didik hingga jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Rencana pendirian SMP Palm Kids tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Prabumulih. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Prabumulih, H. Abdullah Abadi, A.P., M.M.

“Kami dari Pemerintah Kota Prabumulih sangat mendukung Palm Kids yang akan segera mendirikan SMP sebagai bentuk komitmen dan kontribusi dalam dunia pendidikan di Kota Prabumulih. Semoga nantinya menjadi salah satu SMP pilihan masyarakat Prabumulih dan mampu mencetak generasi unggul yang berkarakter,” ujarnya.

Acara pelepasan ditutup dengan penampilan kreatif para siswa, pemberian penghargaan, serta sesi foto bersama yang menjadi kenangan manis bagi para lulusan dan keluarga. Momen tersebut menjadi simbol berakhirnya satu perjalanan pendidikan sekaligus awal langkah baru bagi para siswa untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih cerah. (ril)

Anggota DPRD Sumbar Dorong Peran Nagari dan Keluarga dalam Pencegahan

PADANG, EXSPOSEDIDAnggota DPRD Sumatera Barat, Sawal, mengingatkan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, memicu ketergantungan, serta berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan keharmonisan keluarga.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnyayang digelar di Aula Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sabtu (13/6/2026).

Sawal mengatakan, sosialisasi perda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Menurutnya, maraknya peredaran narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.

“Peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah nagari, Bamus, LPM, Bundo Kanduang, niniak mamak, tokoh masyarakat, hingga orang tua harus proaktif mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Sawal.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa biaya rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu narkoba sangat besar. Karena itu, langkah pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah seseorang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

“Pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter generasi muda,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Mursalim menekankan pentingnya peran pemerintah nagari dalam mengantisipasi penyebaran narkoba. Nagari diharapkan aktif menyikapi berbagai indikasi peredaran narkoba serta segera melaporkan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan menghancurkan masa depan generasi muda.

Wali Nagari Ladang Panjang, Julisman Arif, menyampaikan bahwa semakin masifnya peredaran narkoba menuntut adanya langkah antisipatif dan strategi yang terukur dalam upaya pencegahan.

“Peran niniak mamak, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur adat perlu terus diperkuat. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap masa depan remaja dan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat nagari.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, niniak mamak, tokoh masyarakat, pihak sekolah, hingga pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Nagari Ladang panjang dan walinagari ladang panjang barat , ninik mamak, ketua bamus dan para tokoh masyarakat serta kan, Lpmn nagari serta masyarakat. (hen/ril)

Aktualisasi Kepemimpinan di Polres Banyuasin, Serdik Sespimmen Polri Asah Kemampuan Manajerial dan Pelayanan Publik

BANYUASIN, EXSPOSEDID – Sebanyak tiga Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sespim Lemdiklat Polri Dikreg Ke-66 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan kegiatan Aktualisasi Kepemimpinan di Polres Banyuasin selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 12–13 Februari 2026.

Kegiatan yang merupakan bagian dari pelatihan vokasi dalam bentuk apprenticeship tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada para peserta didik dalam memahami pelaksanaan tugas kepolisian di satuan kewilayahan, sekaligus mengasah kemampuan manajerial dan kepemimpinan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, para Serdik tidak hanya mempelajari teori kepemimpinan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas operasional dan manajerial yang dijalankan Polres Banyuasin. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya organisasi, hingga proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dalam tugas kepolisian modern.

Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Dani Prasetya, S.I.K., M.M., yang menjabat sebagai Ketua Senat (Kasubsi Kes) Dikreg Ke-66 Tahun Anggaran 2026. Bersama dua peserta lainnya, Dani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bagian dari implementasi pembelajaran kepemimpinan yang diterapkan Sespimmen Polri.

Dani Prasetya mengatakan, kegiatan aktualisasi kepemimpinan menjadi momentum penting bagi para Serdik untuk memahami secara langsung tantangan dan kebutuhan organisasi di tingkat kewilayahan.

“Melalui kegiatan ini kami memperoleh pengalaman berharga terkait bagaimana mengelola organisasi kepolisian secara efektif, membangun komunikasi dengan anggota, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi bekal penting bagi kami sebagai calon pemimpin Polri di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman yang diperoleh selama berada di Polres Banyuasin akan menjadi referensi dalam mengembangkan pola kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan situasi keamanan maupun kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pendidikan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas nantinya, sehingga mampu mendukung terwujudnya Polri yang Presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, jajaran Polres Banyuasin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran para Serdik Sespimmen diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pengalaman, gagasan, serta inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Program aktualisasi kepemimpinan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pendidikan Sespimmen Polri yang dirancang untuk membentuk perwira menengah dengan kompetensi kepemimpinan yang kuat, visioner, serta mampu menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.

Dengan keterlibatan langsung di satuan kewilayahan, para peserta diharapkan mampu memahami kondisi riil di lapangan dan menghadirkan solusi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus memperkuat transformasi Polri menuju institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). (ril)

Muhidi Dorong Pembangunan SDM Sejak Dini melalui Sekolah Ramah Anak

PADANG, EXSPOSEDID – Komitmen membangun generasi masa depan yang berkualitas terus digaungkan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi. Menurutnya, investasi terbaik bagi daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang dimulai sejak usia anak.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam rangka mendukung terwujudnya sekolah ramah anak melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, Kamis (11/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa DPRD memiliki perhatian besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, namun manfaatnya dapat terlihat dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, membangun karakter dan kualitas generasi membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan.

“Kalau fisik sekali dibangun bisa selesai. Tetapi membangun SDM membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan harapan dan visi yang sama,” ujarnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar terus berupaya memperkuat pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai kebijakan. Salah satunya melalui pembentukan regulasi yang mendukung perlindungan anak, termasuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, dukungan juga diberikan melalui penganggaran strategis, termasuk alokasi dana untuk program perlindungan anak dan pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak. DPRD juga mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Tak hanya pada aspek regulasi dan anggaran, fungsi pengawasan juga terus dijalankan melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah serta kunjungan lapangan guna memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.

Muhidi menilai pelatihan yang diikuti kepala sekolah dan guru tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Menurutnya, sekolah ramah anak harus mampu menjawab berbagai kebutuhan peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan belajar dengan optimal.

“Kita ingin anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar tanpa rasa takut, tanpa bullying, sehingga mereka bisa berkembang sesuai potensi yang dimiliki,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh tiga lingkungan utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan anak.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya empat pilar utama dalam menyiapkan generasi masa depan, yaitu iman sebagai pondasi, akhlak sebagai penuntun, kasih sayang sebagai pengikat, dan ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan.

Menurutnya, penguatan budaya literasi menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Oleh sebab itu, berbagai program literasi terus didorong agar budaya membaca tumbuh sejak dini.

“Jika sekolah siap, orang tua siap, masyarakat siap, dan pemerintah daerah memberikan dukungan, Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nasib Sumatera Barat 20 hingga 30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini,” tutupnya. (hen/ril)

 

 

Tekankan Peran Guru dalam Deteksi Dini Kesehatan Mental Siswa, Ini Pesan Yesi Endriani

PADANG, EXSPOSEDID – Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Yesi Endriani, menegaskan pentingnya peran guru dalam mendeteksi dan mendampingi persoalan kesehatan mental yang dialami siswa di lingkungan sekolah.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Wali Kelas Angkatan II yang kembali digelar pada Kamis, (11/6/2026) di Bukittinggi sebagai upaya memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental remaja.

Menurut Yesi, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar di kelas, tetapi juga menjadi sosok yang paling dekat dengan siswa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan perilaku dan kondisi psikologis peserta didik sejak dini.

“Guru bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga sosok yang mampu mengenali perubahan dan menjadi tempat pertama bagi siswa untuk merasa didengar. Dengan bekal pengetahuan tentang deteksi dini depresi dan berbagai permasalahan psikologis, para guru diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat dan penuh empati,” ujar Yesi.

Politisi Partai Demokrat itu menilai kesehatan mental remaja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Ia menyebut lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan mental generasi muda.

Karena itu, kata Yesi, upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak dapat dilakukan oleh sekolah semata. Diperlukan kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Generasi yang sehat, cerdas, dan ceria lahir dari lingkungan yang peduli. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi setiap anak,” katanya.

Yesi berharap pelaksanaan Bimtek Guru Wali Kelas Angkatan II dapat memberikan manfaat nyata bagi para pendidik dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap siswa, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan psikologis yang berkembang saat ini.

Ia juga optimistis peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan tersebut akan berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang lebih tangguh, bahagia, dan siap menghadapi masa depan.

“Semoga Bimtek Angkatan II ini menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih kuat, sehat secara mental, dan mampu menyongsong masa depan dengan optimisme,” tutupnya. (hen/ril)

Bahas Dinamika Sosial, Tim Ahli DPRD Sumbar Tinjau Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020

PADANG, EXSPOSEDID – Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Ahli DPRD Sumbar membahas efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

HM Nurnas mengatakan, diskusi tersebut bertujuan memberikan pandangan yang komprehensif terkait implementasi regulasi daerah dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian publik.

“Tim Ahli DPRD Sumbar berupaya memberikan masukan dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek hukum, sosial, budaya maupun implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan daerah,” ujarnya.

Menurut Nurnas, keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab tantangan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui forum rapat rutin tersebut, seluruh anggota Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pandangan dan analisis sesuai bidang keahlian masing-masing. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya kajian terhadap efektivitas regulasi daerah dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Nurnas menambahkan, hasil pembahasan rapat nantinya akan menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya terkait evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah berlaku. (hen/ril)

Nanda Satria Dorong Penguatan Peran Bundo Kanduang dalam Pendidikan Karakter Anak

PADANG, EKSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menegaskan pentingnya peran Bundo Kanduang dalam membentuk karakter generasi muda Minangkabau di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang tentang pendidikan karakter anak dan kamanakan yang digelar di salah satu hotel di Bukittinggi, Minggu (7/6).

Kegiatan tersebut diikuti para pengurus dan anggota Bundo Kanduang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Bimtek ini bertujuan memperkuat peran perempuan Minangkabau dalam membina generasi muda agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya.

Dalam pemaparannya, Nanda menyebut Bundo Kanduang memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai-nilai adat, budaya, dan moral, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat, peran Bundo Kanduang sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai agama, adat, etika, disiplin, serta rasa tanggung jawab kepada anak dan kamanakan sejak usia dini,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Bundo Kanduang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun pondasi moral yang kuat bagi generasi penerus.

Ia juga menilai kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia serta karakter generasi mudanya.

Karena itu, penguatan peran Bundo Kanduang dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga identitas masyarakat Minangkabau sekaligus mempersiapkan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan global.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan semakin memahami peran strategis mereka dalam mendidik anak dan kamanakan agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berintegritas, dan berakhlak baik.

Nanda berharap Bundo Kanduang di Sumatera Barat terus memperkuat kontribusinya dalam membentuk generasi penerus yang unggul serta tetap berpegang teguh pada falsafah Minangkabau, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

(hen/ril)

Firdaus Hasbullah, Upayakan Bangun 1–2 Lokal Lengkapi Ruang Belajar Melalui Pokir 

PALI, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah menghadiri kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa SDIT dan MTs Al Falahiyah di Dusun VI, Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Hasbullah menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswi berprestasi bernama Destiani. Bantuan itu berupa uang pembinaan sebesar Rp500 ribu per bulan selama tiga tahun.

Destiani mengaku tidak menyangka dirinya mendapatkan bantuan beasiswa dari Firdaus Hasbullah. Ia merasa sangat senang karena bantuan tersebut bisa membantu biaya mondoknya.

“Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini akan digunakan untuk biaya mondok,” ujar Destiani.

Ia juga mengaku usai menyelesaikan pendidikan saat ini, dirinya akan tetap melanjutkan mondok di pesantren tersebut.

Sementara itu, pengasuh pondok pesantren, M Maryadi mengatakan pondok pesantren tersebut mulai dirintis sejak tahun 2006, saat wilayah PALI masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim.

“Awalnya pondok ini dirintis tahun 2006, waktu itu masih bergabung dengan Muara Enim,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pondok pesantren berdiri di atas lahan seluas 30 x 60 meter persegi dan terus berkembang hingga saat ini.

Menurutnya, sejumlah bantuan pembangunan dan perehaban pernah diberikan oleh sejumlah pihak, di antaranya Kalamuddin dan Heri Amalindo.

“Untuk kekurangan-kekurangan dulu sempat dibantu Pak Kalamuddin dan Pak Heri Amalindo. Ada juga sejumlah perehaban,” katanya.

Maryadi berharap adanya dukungan lanjutan dari pemerintah maupun legislatif untuk pengembangan pondok pesantren, termasuk pembangunan lantai dua gedung belajar.

“Kami juga konsultasi dengan Pak Firdaus Hasbullah, minta dibangun lantai duanya,” ujarnya.

Selain fasilitas bangunan, ia juga mengungkapkan pondok pesantren saat ini mengalami kekurangan air bersih karena berada di dataran tinggi.

“Di sini sangat kekurangan air karena berada di dataran tinggi. Jadi harus dibantu mobil tangki,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten PALI terhadap dunia pendidikan dan pondok pesantren.

“Kami terima kasih atas perhatian Pemkab,” tuturnya.

Saat ini, di lingkungan pondok pesantren telah tersedia jenjang pendidikan MIN, MTs hingga MAN dengan jumlah sekitar 160 siswa yang dibina.

Di hadapan para guru, siswa dan wali murid, Firdaus menyampaikan pentingnya peran pondok pesantren dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten PALI, khususnya dalam memberantas buta aksara Alquran.

“Saya hadir di Pesantren Mamba’ul Hadi, saya teringat visi misi Pak Bupati. Beliau akan memerangi buta aksara Alquran. Artinya, peran ponpes ini sangat berperan sekali agar visi misi tersebut terlaksana dengan baik,” ujar Firdaus.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten PALI dapat memberikan perhatian lebih terhadap pondok pesantren, mulai dari tingkat MIN hingga MAN, melalui dukungan anggaran daerah.

“Harapannya, Pemkab PALI memberikan space anggaran untuk ponpes di Kabupaten PALI, mulai dari MIN hingga MAN. Pada 2027 nanti akan kita dorong hal itu agar APBD bisa menganggarkan dan mewujudkan visi misi Bupati dan Wabup,” katanya.

Selain itu, melalui dana pokok-pokok pikirannya (Pokir), Firdaus juga berencana membantu pembangunan ruang belajar di lingkungan pondok pesantren tersebut.

“Melalui Pokir, insya Allah akan kita bangun satu hingga dua lokal ruang belajar, karena fasilitas belajar di tempat ini memang masih perlu ditingkatkan,” tandasnya. (ris/rin)

PTSL 2026 Dimulai, Akhmad Syaikhu Tekankan Integritas dan Profesionalisme

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Akhmad Syaikhu, S.SiT., M.H., secara resmi melantik Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Senin (19/5/2026).

Pelantikan yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan program nasional PTSL yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Dalam sambutannya, Akhmad Syaikhu menegaskan bahwa seluruh panitia dan satgas yang dilantik memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

“PTSL bukan hanya program sertifikasi tanah, tetapi juga upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena itu, seluruh petugas harus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh jajaran yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan semangat melayani, menjunjung tinggi transparansi, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Program PTSL sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan PTSL Tahun 2026, Kantor Pertanahan Kota Prabumulih optimistis dapat memberikan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan terpercaya kepada masyarakat.

Dengan terbentuknya Panitia Ajudikasi dan Satgas pendukung, diharapkan pelaksanaan PTSL di Kota Prabumulih berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh legalitas hak atas tanah secara sah dan berkekuatan hukum. (ril)

Perkuat Fungsi Pengawasan, DPRD Tanah Datar Kunjungi DPRD Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Rabu (6/5).

Kunjungan tersebut diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP, M.Si, di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan itu, pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Tanah Datar berdiskusi mengenai mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Dahrul Idris menjelaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif akan membantu DPRD memberikan masukan yang konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujar Dahrul.

Ia menambahkan, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi sangat diperlukan sebagai wadah bertukar pengalaman dan menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat semakin solid, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal. (ril)